Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Telegram telah mengumumkan akan melakukan perubahan kebijakan besar-besaran.
Perubahan dimulai dengan memberikan alamat IP dan nomor telepon pengguna kepada pihak berwenang jika mereka memiliki permintaan hukum yang sah.
CEO Telegram Pavel Durov mengatakan bahwa perubahan ini untuk mencegah tindak kejahatan atau kriminal.
"Perubahan pada ketentuan layanan dan kebijakan privasi harus bisa mencegah tindak kriminal," kata Pavel Durov dalam sebuah posting Telegram pada hari Senin, dikutip dari BBC.
Alamat IP dan nomor telepon yang akan dilaporkan adalah pengguna yang melakukan tindakan kriminal.
"Kami telah menjelaskan bahwa alamat IP dan nomor telepon dari mereka yang melanggar peraturan kami dapat diungkapkan kepada otoritas terkait sebagai tanggapan atas permintaan hukum yang sah," kata Durov, dikutip dari Euro News.
Perubahan ini diambil tepat setelah sang CEO ditangkap di Prancis pada bulan Agustus 2024.
Ditangkapnya Durov lantaran ia gagal mengelola konten ekstremis di Telegram.
Tuduhan terhadapnya termasuk keterlibatan dalam penyebaran gambar pelecehan anak dan perdagangan narkoba.
Ia juga didakwa karena tidak mematuhi penegakan hukum.
Namun tuduhan-tuduhan tersebut dibantah oleh Durov.
Sebulan setelahnya, Telegram menjadi pusat perhatian.
Baca juga: Perang Rusia-Ukraina Hari ke-941: Telegram Dilarang di Ukraina, Khawatir Dimata-matai Rusia
Pasalnya, Telegram menampung saluran-saluran sayap kanan yang menyebabkan kekerasan di kota-kota Inggris.
Pada awal minggu ini, Ukraina juga melarang aplikasi tersebut.
Tujuan Ukraina adalah untuk meminimalkan ancaman yang ditimbulkan oleh Rusia.
Setelah penahanan Durov, banyak orang mulai mempertanyakan apakah Telegram benar-benar tempat yang aman.
Oleh karena itu, saat ini Telegram dengan tegas akan menindak pengguna yang melanggar ketentuan.
"Jika Telegram menerima perintah sah dari otoritas peradilan terkait yang mengonfirmasi bahwa Anda adalah tersangka dalam kasus yang melibatkan aktivitas kriminal yang melanggar Ketentuan Layanan Telegram, kami akan melakukan analisis hukum atas permintaan tersebut dan dapat mengungkapkan alamat IP dan nomor telepon Anda kepada otoritas terkait," tambahnya.
Nantinya, data-data para pengguna yang melanggar akan dimasukkan dalam laporan transparansi.
Saat ini, Telegram dapat dengan mudah mengumpulkan metadata seperti alamat IP, perangkat dan aplikasi Telegram yang digunakan, serta riwayat perubahan nama pengguna untuk mengatasi spam, penyalahgunaan, dan pelanggaran lainnya.
Sebagai informasi, Telegram adalah aplikasi mengirim pesan yang diluncurkan pada tahun 2013.
Selama ini, Telegram tidak banyak memoderasi atau mengirimkan data pengguna ke negara, meskipun bisa saja karena enkripsi ujung-ke-ujung bukanlah pengaturan default, yang berarti banyak pengguna tidak tahu data mereka disimpan kecuali mereka memilih enkripsi untuk setiap pesan.
Sayangnya, hal tersebut justru menjadi kekhawatiran di kalangan pengguna.
Pasalnya, para pengguna takut jika Telegram digunakan untuk kegiatan ilegal, termasuk perdagangan narkoba, pornografi anak, dan pencucian uang.
(Tribunnews.com/Farrah Putri)
Artikel Lain Terkait Telegram dan Pavel Durov