Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Parlemen Israel punya rencana melabeli UNRWA, organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk pemulihan pengungsi Palestina, sebagai organisasi terorisme. 

Padahal, UNRWA adalah badan pembangunan bantuan dan manusia yang memberi pendidikan, kesehatan, layanan sosial darurat kepada para pengungsi Palestina.

Dalam sela-sela sidang Majelis Umum PBB ke-79 di New York, Amerika Serikat pada Kamis (26/9/2024), Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi menyatakan pentingnya melindungi mandat UNRWA dari tekanan politik dan dari upaya yang menjelek-jelekan badan PBB tersebut. Hal ini disampaikan Retno di hadapan berbagai perwakilan negara PBB.

“Ancaman terhadap UNRWA adalah ancaman bagi kemanusiaan,” kata Retno dalam keterangannya, Jumat (27/9/2024).

Calon Utusan Khusus Sekjen PBB ini tak bisa membayangkan bagaimana situasi kemanusiaan di Palestina jika UNRWA tidak hadir di lapangan. 

Ia menyebut selain dukungan politis, negara dunia juga perlu memberikan dukungan pendanaan kepada UNRWA. Indonesia sendiri telah memberikan dukungan konkret dengan melipat gandakan kontribusi tahunan kepada UNRWA di tahun 2024.

Pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada Palestina lewat UNRWA sebesar 2 juta dolar AS, dan meningkatkan kontribusi tahunan menjadi 1,2 juta dolar AS sejak tahun 2024.

Baca juga: Serangan Israel di Lebanon Berlanjut, AS Setujui Paket Bantuan Militer Senilai Rp 131 T

Menurutnya, dukungan terhadap UNRWA bukan tindakan amal, tapi investasi bagi kemanusiaan, stabilitas dan perdamaian regional.

Kendati begitu, apa yang dikerjakan oleh UNRWA bukan pengganti solusi bagi masalah pengungsi di Palestina. Solusi yang adil bagi warga Palestina adalah kesegeraan negara-negara internasional untuk mengakui  Palestina dan mendorong solusi dua negara.

“Ini adalah satu-satunya cara untuk memberikan tekanan politik terhadap Israel, dan satu-satunya cara agar kita dapat mencapai solusi dua negara,” ungkap Retno.

Dalam kesempatan yang sama, Retno juga mengutarakan pernyataan tegas soal Palestina dan aksi ilegal Israel di Gaza.

Retno menolak sikap beberapa negara yang mengusulkan menunda penerapan resolusi Majelis Umum PBB soal perintah pengakuan terhadap Palestina, dengan alasan menunggu waktu yang tepat.

Ia menegaskan, tak ada waktu yang tepat. Jangan sampai pandangan 'waktu yang tepat' dari beberapa negara merujuk hingga semua rakyat Palestina terusir atau 100 ribu orang terbunuh di tangan militer Israel.

"Kapan waktu yang tepat itu? Bagi saya, waktunya adalah sekarang. Kita tidak ingin menunggu hingga semua rakyat Palestina terusir atau hingga 100.000 orang terbunuh untuk menganggap bahwa itu adalah waktu yang tepat," kata Retno.

Baca juga: Pidato di Markas PBB, Menlu RI Lantang Minta Israel Diusir dari Palestina

Retno pun menyinggung implementasi resolusi ES-10/24 yang diadopsi Majelis Umum PBB, yang menuntut pengakhiran agresi militer ilegal Israel di Palestina, mengusir Israel dari tanah Palestina, hingga menuntut Israel ganti rugi kerusakan di wilayah Palestina.

Harapan perdamaian dunia terancam hancur jika negara anggota PBB ciut keberanian dan hati untuk menekan satu negara mematuhi resolusi tersebut.

Pemerintah Indonesia pun mendesak seluruh negara memastikan penerapan resolusi itu benar - benar dilaksanakan.

"Indonesia mendesak seluruh negara untuk memastikan bahwa implementasi resolusi tersebut benar-benar terjadi," ujar Retno.