Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Israel tampaknya sudah tak mau lagi mendengar sekutu tercintanya, Amerika Serikat (AS).
Hal itu terlihat ketika Israel terus-terusan untuk membombardir Ibu Kota Lebanon, Beirut.
Pada Rabu (16/10/2024) pagi, satu serangan Israel kembali menghantam pinggiran Beirut.
Padahal beberapa jam sebelumnya, AS telah menentang ruang lingkup serangan Israel di Beirut di tengah meningkatnya jumlah korban tewas.
AS juga mengungkapkan kekhawatiran akan eskalasi regional yang lebih luas.
Saksi mata Reuters mendengar dua ledakan dan melihat gumpalan asap mengepul dari dua lingkungan terpisah.
Peristiwa itu terjadi setelah Israel mengeluarkan perintah evakuasi pada Rabu pagi yang hanya menyebutkan satu bangunan.
Militer Israel dalam beberapa minggu terakhir telah melancarkan serangan terhadap pinggiran selatan Beirut, benteng Hizbullah, tanpa peringatan sebelumnya.
Atau mengeluarkan peringatan untuk satu wilayah sambil menyerang secara lebih luas.
Militer Israel mengatakan pihaknya melakukan serangan terhadap gudang senjata bawah tanah Hizbullah di pinggiran selatan Beirut, Dahiyeh.
"Sebelum serangan, sejumlah langkah telah diambil untuk mengurangi risiko membahayakan warga sipil, termasuk memberikan peringatan dini kepada penduduk di wilayah tersebut," kata militer Israel, dikutip dari Reuters.
Baca juga: Diisukan Tewas Kena Rudal Israel, Komandan Pasukan Quds Tampil Perdana saat Pemakaman Jenderal Iran
Perintah evakuasi militer Israel juga mempengaruhi lebih dari seperempat wilayah Lebanon, menurut badan pengungsi PBB, dua minggu setelah Israel memulai serangan ke wilayah selatan negara itu yang katanya ditujukan untuk mengusir Hizbullah.
Beberapa negara Barat telah mendesak gencatan senjata antara kedua negara tetangga, termasuk di Gaza.
Pada hari Selasa, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller mengatakan Washington telah menyampaikan keprihatinannya kepada pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengenai serangan baru-baru ini.
"Mengenai cakupan dan sifat operasi pengeboman yang kita saksikan di Beirut selama beberapa minggu terakhir, itu adalah sesuatu yang kami sampaikan dengan jelas kepada pemerintah Israel bahwa kami prihatin dan kami menentangnya," katanya kepada wartawan, dengan nada yang lebih keras daripada yang telah diambil Washington selama ini.
Terakhir kali Beirut terkena serangan adalah pada 10 Oktober, ketika dua serangan di dekat pusat kota menewaskan 22 orang dan merobohkan seluruh bangunan di lingkungan padat penduduk.
Biden Kirim Surat Ancaman ke Netanyahu
Presiden AS, Joe Biden telah mengirimkan surat ancaman kepada pemerintah Israel, yang menuntut agar mereka bertindak untuk memperbaiki situasi kemanusiaan di Gaza dalam 30 hari ke depan.
Baca juga: Lebih dari Setahun Agresi di Gaza, Italia Akhirnya Batasi Ekspor Senjata ke Israel
Dalam suratnya, Biden mengancam bila Israel tak menuruti, mereka berisiko melanggar hukum AS yang mengatur bantuan militer asing, yang menunjukkan bantuan militer AS dapat terancam.
Surat hari Minggu itu, yang ditulis bersama oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin, ditujukan kepada Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer.
Surat itu menandai langkah baru yang signifikan oleh AS untuk mencoba memaksa Israel memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Mereka menulis bahwa AS memiliki kekhawatiran mendalam tentang situasi ini dan meminta “tindakan mendesak dan berkelanjutan oleh pemerintah Anda bulan ini untuk membalikkan arah ini”.
Sejak musim semi ini, jumlah bantuan yang dikirimkan ke Gaza telah turun lebih dari 50 persen dan jumlah yang dikirimkan pada bulan September “merupakan jumlah terendah dari semua bulan selama tahun lalu,” imbuh mereka.
Batas waktu jatuh setelah pemilihan presiden AS pada tanggal 5 November.
Baca juga: Harga Minyak Anjlok, Netanyahu Jamin Israel Tidak Serang Fasilitas Nuklir maupun Minyak Mentah Iran
Namun, meskipun ada peringatan keras, AS terus memberikan bantuan militer kepada Israel, termasuk sistem pertahanan udara canggih dan pasukan AS yang mulai berdatangan ke negara itu pada hari Senin.
Namun, bantuan AS di masa mendatang bisa jadi terancam.
Surat tertanggal 13 Oktober itu mencatat bahwa Departemen Luar Negeri dan Pertahanan AS, berdasarkan hukum AS, "harus terus menilai" kepatuhan Israel terhadap jaminan yang diberikan awal tahun ini bahwa Israel tidak akan membatasi aliran bantuan ke daerah kantong itu.
Dikutip dari CNN, seorang pejabat pertahanan AS mengatakan, pemerintah berharap surat itu akan meyakinkan Israel untuk bertindak.
"Menteri Blinken mengirim surat serupa pada bulan April, yang mendapat tanggapan konstruktif dan langkah-langkah konkret dari Israel," kata pejabat itu.
"Surat ini menyusul penurunan bantuan baru-baru ini yang mencapai Gaza, yang ingin kami tangani dengan langkah-langkah konkret," lanjutnya.
Daftar tuntutan AS sangat panjang. Israel harus mengizinkan sedikitnya 350 truk per hari untuk memasuki Gaza melalui keempat penyeberangan utama, kata surat itu, selain membuka penyeberangan kelima.
Baca juga: Video Hizbullah untuk Israel: Kami Akan Ubah Haifa seperti Kiryat Shmona dan Metulla
Israel juga harus selama bulan depan menerapkan jeda kemanusiaan di seluruh Gaza sebagaimana diperlukan untuk memungkinkan kegiatan kemanusiaan, termasuk vaksinasi dan distribusi bantuan setidaknya selama empat bulan ke depan.
AS juga menuntut agar Israel mengizinkan orang-orang di zona kemanusiaan Al-Mawasi di dalam Gaza untuk pindah ke pedalaman sebelum musim dingin dan meningkatkan keamanan untuk konvoi dan gerakan kemanusiaan.
Israel juga harus mengambil tindakan untuk memastikan koridor Angkatan Bersenjata Yordania berfungsi pada “kapasitas penuh dan berkelanjutan”.
Surat tersebut ditutup dengan seruan untuk membuat saluran baru antara pemerintah AS dan Israel guna “mengangkat dan membahas insiden yang menimbulkan korban sipil,” dan pertemuan pertama akan diadakan pada akhir bulan ini.
Blinken dan Austin menulis bahwa tindakan pemerintah Israel tampaknya berkontribusi terhadap memburuknya situasi kemanusiaan.
"Kami khususnya prihatin dengan tindakan pemerintah Israel baru-baru ini – termasuk menghentikan impor komersial, menolak atau menghalangi hampir 90 persen pergerakan kemanusiaan antara Gaza utara dan selatan pada bulan September, melanjutkan pembatasan penggunaan ganda yang memberatkan dan berlebihan, serta menerapkan pemeriksaan baru dan persyaratan tanggung jawab dan bea cukai yang memberatkan bagi staf dan pengiriman bantuan kemanusiaan – bersama dengan meningkatnya pelanggaran hukum dan penjarahan – berkontribusi terhadap percepatan kemerosotan kondisi di Gaza," kata mereka.
(Tribunnews.com/Whiesa)