TRIBUNNEWS.COM - Pengadilan Pidana Internasional (ICC) melaporkan Mongolia ke badan pengawasnya pada hari Kamis (24/10/2024) gara-gara gagal menangkap Presiden Rusia, Vladimir Putin.
Putin berkunjung ke Mongolia bulan September kemarin dan Mongolia malah menyambut kedatangan Presiden Rusia itu.
Dikutip dari The Guardian, tetapi alih-alih menangkap penguasa Rusia seperti yang dipersyaratkan oleh keanggotaannya di ICC, Mongolia menggelar karpet merah.
ABC News melaporkan, pemimpin Rusia itu disambut di alun-alun utama ibu kota, Ulaanbaatar oleh pasukan kehormatan yang mengenakan seragam merah dan biru mencolok yang menyerupai seragam pengawal pribadi penguasa abad ke-13, Genghis Khan, pendiri Kekaisaran Mongol.
"Mengingat keseriusan kegagalan Mongolia untuk bekerja sama dengan pengadilan, majelis menganggap perlu untuk merujuk masalah tersebut ke majelis negara-negara pihak," kata pengadilan, merujuk pada badan pengawasnya yang bertemu pada bulan Desember di Den Haag.
Padahal Putin adalah buronan ICC terkait dengan perang Ukraina.
Negara anggota ICC wajib menangkapnya bila ia menginjakkan kaki di wilayah anggotanya,
Organisasi tersebut, yang terdiri dari semua 124 negara anggota pengadilan, dapat "mengambil tindakan apa pun yang dianggapnya tepat", menurut ICC.
Baca juga: Konflik Timur Tengah Terus Memanas, Putin Beri Peringatan Keras: Kerusakan Besar Telah Terjadi
Kunjungan Putin merupakan yang pertama ke negara anggota pengadilan tersebut sejak pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuknya tahun lalu atas tuduhan kejahatan perang, menuduhnya bertanggung jawab secara pribadi atas penculikan anak-anak dari Ukraina, dikutip dari Ap News.
Rusia bukan anggota pengadilan tersebut dan Kremlin telah menolak tuduhan tersebut.
"Negara pihak dan mereka yang menerima yurisdiksi Pengadilan berkewajiban untuk menangkap dan menyerahkan individu yang tunduk pada surat perintah ICC, terlepas dari jabatan resmi atau kewarganegaraan," kata pengadilan tersebut dalam sebuah pernyataan.
Waktu itu, Ukraina buka suara.
Dengan lantang Kyiv mendesak Mongolia untuk menyerahkan Putin ke pengadilan di Den Haag.
Uni Eropa turut menyatakan kekhawatiran bahwa Mongolia mungkin tidak melaksanakan surat perintah tersebut.
Apa yang akan dilakukan majelis tersebut masih belum jelas.
(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)