Baca tanpa iklan
Tak Peduli Dikecam Warga Dunia, Israel Jebol Tembok UNRWA di Tulkarm Tepi Barat
TRIBUNNEWS.COM - Israel benar-benar mengabaikan kecaman negara-negara di dunia terkait aksi mereka terhadap Lembaga Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East/UNRWA).
Sejumlah media lokal dengan narasumber-narasumber Palestina melaporkan kalau buldoser Israel, Kamis (31/10/2024), menghancurkan tembok luar kompleks UNRWA.
Baca juga: Penampakan Terowongan Canggih Hizbullah, Panglima Israel: PBB Lihat Ini, Ada Dapur hingga Shower
Penghancuran tembok UNRWA tersebut terjadi di Kamp Pengungsi Nur Shams di Tulkarm, Tepi Barat, di tengah operasi militer tentara Israel yang sedang berlangsung di daerah tersebut.
"Serangan tersebut, yang meliputi penghancuran infrastruktur, didahului oleh serangan udara yang menewaskan dua pemuda dan melukai beberapa lainnya," kata laporan RNTV, mengutip laporan media lokal, Kamis.
Selain itu, Koresponden RNTV melaporkan terjadinya bentrokan hebat di kamp tersebut antara milisi pejuang perlawanan Palestina dan pasukan Israel.
"Beberapa alat peledak diledakkan di dekat kendaraan militer Israel oleh milisi petempur Palestina," kata laporan tersebut.
Masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina mengonfirmasi kematian dua pemuda Palestina setelah serangan udara Israel di Nur Shams.
Sebelumnya, buldoser Israel telah mulai menghancurkan infrastruktur di lingkungan Al-Ayada di kamp tersebut.
Panen Kecaman Dunia
Seperti diberitakan, Parlemen Israel (Knesset) telah meloloskan rancangan undang-undang (RUU) kontroversial untuk melarang Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) beroperasi di wilayah negara Palestina yang diduduki.
Larangan Israel terhadap UNRWA tuai beragam reaksi dari para pemimpin dunia.
Belgia sebut UNRWA penting bagi stabilitas regional.
Lalu, Swiss mengaku khawatir dengan implikasi kemanusiaan dari larangan UNRWA.
Simak sejumlah reaksi lainnya yang telah Tribunnews.com rangkum berikut ini.
Belgia
Menteri Luar Negeri Belgia, Hadja Lahbib mendesak otoritas Israel untuk membiarkan UNRWA melaksanakan mandat yang diperintahkan Majelis Umum PBB di seluruh Timur Tengah.
Lahbib mengatakan badan tersebut menyediakan layanan penyelamatan jiwa di Gaza, Tepi Barat – termasuk Yerusalem Timur – dan di seluruh Lebanon, Suriah, dan Yordania.
"UNRWA sangat penting bagi stabilitas regional," tulisnya di X, dikutip dari Al Jazeera.
Swiss
Kementerian Luar Negeri Swiss mencatat bahwa parlemen Israel telah meloloskan dua undang-undang yang melarang kerja sama dengan UNRWA dan membatasi kehadiran badan tersebut di Israel dan wilayah Palestina yang diduduki.
Dalam sebuah posting di X, dikatakan bahwa pihak Swiss "prihatin dengan implikasi kemanusiaan, politik, dan hukum dari keputusan ini".
Baca juga: UNRWA Kecam Larangan Israel: Ini "Preseden Berbahaya" yang Melanggar Piagam dan Hukum Internasional
Australia
Menyusul sikap Belgia dan Swiss, Australia mengaku negaranya menentang larangan Israel terhadap UNRWA.
Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong mengatakan UNRWA melakukan pekerjaan penyelamatan nyawa dan pemerintahnya menentang keputusan Knesset Israel untuk "membatasi secara ketat" operasi badan tersebut.
"Australia kembali meminta Israel untuk mematuhi perintah mengikat ICJ untuk memungkinkan penyediaan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan dalam skala besar di Gaza," tulisnya di X.
Yordania
Yordania menyebut larangan Israel terhadap UNRWA ilegal dan tidak sah.
Kementerian Luar Negeri Yordania "mengutuk keras"tindakan Israel.
Yordania menggambarkannya sebagai "pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan kewajiban Israel sebagai kekuatan pendudukan"di Palestina, lapor kantor berita Petra.
Sufyan Al-Qudah, Juru bicara kementerian, menyerukan tindakan segera untuk melindungi rakyat Palestina dan UNRWA.
Ia memperingatkan bahwa kampanye Israel "yang bertujuan membunuh UNRWA secara politis" akan menimbulkan "konsekuensi yang mengerikan".
Al-Qudah juga mengatakan bahwa "Upaya Israel untuk menargetkan UNRWA dan simbolismenya, yang menekankan hak pengungsi Palestina untuk kembali dan kompensasi sesuai dengan hukum internasional, pasti akan gagal".
Irlandia, Norwegia, Slovenia dan Spanyol
Irlandia, Norwegia, Slovenia dan Spanyol turut mengecam larangan Israel terhadap UNRWA.
Pemerintah keempat negara Eropa – yang semuanya telah mengakui negara Palestina – mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam tindakan Knesset yang menargetkan badan tersebut.
"UNRWA memiliki mandat dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa," kata pernyataan itu.
"Undang-undang yang disetujui oleh Knesset menjadi preseden yang sangat serius bagi kinerja Perserikatan Bangsa-Bangsa dan semua organisasi dalam sistem multilateral."
Keempat negara tersebut mengatakan mereka akan "terus bekerja sama dengan negara donor dan tuan rumah untuk memastikan kelangsungan kerja UNRWA dan peran kemanusiaannya".
Hamas dan PIJ
Selain itu, Hamas dan PIJ juga mengecam RUU Israel yang melarang UNRWA.
Hamas menyatakan bahwa RUU tersebut adalah "bagian dari perang dan agresi Zionis terhadap rakyat kami".
Sementara, Jihad Islam Palestina (PIJ), kelompok bersenjata Palestina menyebutnya sebagai "eskalasi genosida" terhadap warga Palestina, menurut pernyataan terpisah.
Sebelumnya, juru bicara kepresidenan Palestina di Ramallah juga menentang undang-undang tersebut.
"Kami menolak dan mengutuk undang-undang tersebut. Kami tidak akan mengizinkannya. Suara mayoritas Knesset mencerminkan transformasi Israel menjadi negara fasis."
Duta Besar PBB dari Tiongkok dan Rusia
Duta Besar PBB mengutuk larangan Israel terhadap UNRWA.
Keputusan parlemen Israel ini sebenarnya muncul saat Dewan Keamanan PBB sedang mengadakan pertemuan untuk membahas serangan Israel terhadap Iran pada akhir pekan.
Banyak duta besar yang menerima berita tentang keputusan parlemen tersebut melalui pesan WhatsApp di ponsel mereka.
Duta Besar Tiongkok untuk PBB mengatakan bahwa itu adalah keputusan yang sangat buruk, Al Jazeera melaporkan.
Ia mengutuknya dan mengatakan Israel perlu mempertimbangkan kembali hal ini.
Duta Besar Rusia untuk PBB juga mengatakan bahwa keputusan parlemen Israel ini membuat keadaan menjadi lebih rumit, khususnya di Gaza.
Ia juga mengatakan bahwa itu adalah keputusan yang buruk.
Barbara Woodward, duta besar Inggris untuk PBB, benar-benar berkomentar tentang hal itu di ruang sidang Dewan Keamanan.
Sekjen PBB
Sekjen PBB Antonio Guterres kecam larangan Israel terhadap UNRWA.
Guterres mengatakan dia sangat prihatin dengan undang-undang Israel yang melarang UNRWA.
Pria itu menambahkan bahwa penerapan undang-undang ini akan "merugikan" penyelesaian konflik Israel-Palestina.
"Tidak ada alternatif selain UNRWA," kata Sekjen PBB dalam sebuah pernyataan.
"Penerapan undang-undang ini dapat menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan bagi para pengungsi Palestina di Wilayah Palestina yang Diduduki, dan hal ini tidak dapat diterima," lanjutnya.
"Saya menyerukan Israel untuk bertindak konsisten dengan kewajibannya berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional dan yang berkaitan dengan hak istimewa dan kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa,"
"Undang-undang nasional tidak dapat mengubah kewajiban tersebut."
Kepala UNRWA Philippe Lazzarini mengecam RUU Israel yang melarang badan tersebut , dengan mengatakan hal itu "menciptakan preseden berbahaya" dan "hanya akan memperdalam penderitaan warga Palestina".
Kepala WHO
Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesu menyebut larangan Israel terhadap UNRWA 'tidak dapat ditoleransi'.
Tedros mengatakan UNRWA telah menjadi "jalur hidup yang tak tergantikan" bagi rakyat Palestina selama tujuh dekade terakhir.
"UNRWA didirikan oleh negara-negara anggota PBB,"
"Keputusan parlemen Israel hari ini yang melarang UNRWA melakukan pekerjaan penyelamatan nyawa dan perlindungan kesehatan atas nama jutaan warga Palestina akan menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan," katanya dalam sebuah posting di X.
"Ini tidak dapat ditoleransi. Ini melanggar kewajiban dan tanggung jawab Israel, dan mengancam kehidupan dan kesehatan semua orang yang bergantung pada UNRWA."
Analis
Menurut analis larangan UNRWA adalah strategi Israel untuk membuat Gaza tidak layak huni bagi warga Palestina.
Menurut anali, Kenneth Roth, yang pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Human Rights Watch dan sekarang profesor tamu di Princeton, yang berbicara kepada Al Jazeera tentang motivasi Israel melarang UNRWA.
"Saya pikir yang terjadi di sini, pada akhirnya, adalah bahwa Netanyahu sedang menjalankan strategi yang diutarakan oleh beberapa anggota sayap kanan pemerintahannya, untuk membuat kondisi di Gaza begitu mengerikan sehingga pada akhirnya Israel 'menyelesaikan masalah Palestina ini'," kata Roth.
"Ini memecahkan masalah apartheid. Ini memecahkan masalah Hamas dengan menyingkirkan orang-orang Palestina, memaksa mereka melarikan diri ke Mesir. Dan saya khawatir itu adalah bagian besar dari apa yang sedang terjadi saat ini," katanya.