Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Qatar menghadapi kontroversi setelah laporan yang menyatakan bahwa negara tersebut berencana menutup kantor Hamas di Doha.
Laporan ini diikuti oleh sejumlah spekulasi mengenai upaya mediasi yang selama ini dilakukan Qatar di Gaza.
Mari kita telusuri lebih dalam mengenai situasi ini.
Sejumlah media berita, termasuk Reuters dan AFP, mengutip pejabat yang menyatakan bahwa Qatar telah memutuskan untuk menarik diri dari upaya mediasi di Gaza dan memerintahkan penutupan kantor Hamas.
Namun, Qatar segera membantah klaim ini.
Al-Ansari menjelaskan bahwa meskipun upaya diplomatik Qatar saat ini terhenti, negara tersebut tetap berkomitmen untuk mendukung inisiatif perdamaian di kawasan.
"Qatar baru memberitahukan para pihak sepuluh hari yang lalu bahwa upaya mediasi akan dihentikan jika tidak ada kesepakatan yang tercapai," ungkap Al-Ansari dalam pernyataan resmi.
Bantahan ini semakin kuat dengan pernyataan dari pejabat Hamas yang menolak klaim penutupan kantor tersebut.
"Kantor di Qatar telah berfungsi sebagai saluran komunikasi yang penting antara pihak-pihak terkait dan telah berkontribusi dalam mencapai gencatan senjata pada tahap-tahap sebelumnya," tambah Al-Ansari.
Qatar telah aktif dalam upaya mediasi bersama Amerika Serikat dan Mesir sejak dimulainya konflik terbaru di Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023.
Sejarah menunjukkan bahwa Qatar memainkan peran penting dalam perundingan dan mencapai gencatan senjata, meskipun upaya tersebut sering kali terhambat oleh tindakan agresif dari pihak lain.
Baca juga: Qatar Bantah Ditekan AS untuk Segera Tutup Kantor Hamas, Tunda Mediasi Gencatan Senjata di Gaza
Negosiasi yang berlangsung tahun lalu menghasilkan gencatan senjata satu minggu, dari 24 November hingga 1 Desember, yang berujung pada pembebasan 109 tawanan oleh Hamas dengan imbalan 240 tahanan Palestina.
Namun, setelah gencatan senjata berakhir, Israel melanjutkan serangannya yang mengganggu proses perundingan selanjutnya.
Konflik yang berkepanjangan ini telah mengakibatkan korban jiwa yang sangat tinggi.
Hingga kini, dilaporkan bahwa sedikitnya 43.552 orang telah tewas di Gaza, sementara angka kematian di Lebanon melebihi 3.000, dengan lebih dari satu juta orang terpaksa mengungsi.
Keterlibatan Qatar dalam upaya mediasi mencerminkan pentingnya dukungan internasional untuk mencapai perdamaian di wilayah yang bergejolak ini.
Namun, laporan yang salah mengenai penutupan kantor Hamas dapat memperburuk ketegangan dan menghambat proses diplomasi yang penting.
Secara keseluruhan, Qatar menegaskan kembali bahwa mereka tidak akan menerima mediasi sebagai alat untuk mengeksploitasi situasi, dan mengharapkan adanya kemauan dari kedua belah pihak untuk melanjutkan negosiasi demi mengakhiri konflik yang berkepanjangan ini.
Kata Hamas
Qatar tidak meminta Hamas meninggalkan Doha, atau menyatakan bahwa mereka tidak lagi diterima di sana, lapor Al-Araby Al-Jadeed, situs web berbahasa Arab milik The New Arab, pada Sabtu (9/11/2024).
Tiga pejabat Hamas secara terpisah mengatakan kepada Al-Araby Al-Jadeed bahwa laporan tersebut tidak benar.
Kantor berita Kan milik Israel sebelumnya melaporkan bahwa Hamas diberi tahu oleh pihak Doha mengenai hal itu "dalam beberapa hari terakhir."
Pada Jumat (8/11/2024), Reuters mengutip pernyataan seorang pejabat pemerintah AS yang mengatakan bahwa Washington telah memberi tahu Doha bahwa kehadiran Hamas di Qatar tidak lagi dapat diterima.
Seorang pemimpin senior Hamas membantah laporan tersebut dalam pernyataan kepada Al-Araby Al-Jadeed.
Ia menyebut laporan itu hanya upaya untuk menabur perselisihan.
Pejabat Hamas tersebut menambahkan bahwa Qatar terus memberikan dukungan signifikan bagi perjuangan Palestina dan upaya bantuan di Gaza.
Sumber lain di Doha, yang berbicara kepada media yang sama, menyebut laporan itu sebagai berita palsu yang bertujuan untuk membingungkan dan menutupi kejahatan pendudukan Israel.
Pejabat ketiga, yang berbicara dari Turki, juga membantah klaim tersebut.
Ia menyatakan bahwa kabar semacam ini sering muncul dari waktu ke waktu untuk tujuan internal Israel sebagai cara mengalihkan perhatian dari masalah domestik.
Pada awal minggu ini, sejumlah anggota parlemen AS dilaporkan memberi tekanan kepada Qatar agar mengusir Hamas.
Baca juga: Respons Hamas Atas Pengusiran Qatar, Rupanya Doha Ngambek Soal Perundingan Gencatan Senjata
Senator Republik Roger Wicker dan Jim Risch, anggota senior Komite Angkatan Bersenjata dan Urusan Luar Negeri Senat, menulis surat kepada pemerintahan Biden pada Senin (4/11/2024), mendesak Qatar mengambil tindakan terhadap Hamas, termasuk membekukan aset dan menyerahkan pejabat tinggi Hamas yang tinggal di negara tersebut.
Para senator itu menyerukan agar diberikan konsekuensi diplomatik yang berat terhadap Qatar jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi.
Qatar telah menjadi tuan rumah bagi para pemimpin politik Hamas sejak 2012, ketika kelompok itu meninggalkan Suriah setelah pecahnya perang saudara di negara tersebut.
Negara Teluk itu sebelumnya telah mengklarifikasi bahwa pembukaan kantor Hamas di Doha didukung oleh Washington, yang ingin menjaga saluran mediasi tetap terbuka dengan kelompok tersebut.
Qatar tangguhkan mediasi gencatan senjata di Gaza
Tak lama setelah klarifikasi Hamas, Qatar dilaporkan memutuskan untuk menarik diri dari perannya sebagai mediator perundingan gencatan senjata antara Hamas dan Israel.
Mengutip NPR, seorang diplomat yang diberi tahu tentang masalah tersebut, Qatar menangguhkan upaya mediasinya antara Hamas dan Israel karena kedua belah pihak menolak untuk berunding dengan itikad baik.
Diplomat tersebut berbicara dengan syarat anonim untuk membahas rincian pembicaraan tersebut.
Qatar telah memainkan peran penting namun rumit dalam negosiasi antara Israel dan kelompok militan Palestina sejak perang di Gaza dimulai pada Oktober 2023.
Seorang juru bicara kementerian luar negeri Qatar mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa negara tersebut memberi tahu Israel dan Hamas 10 hari yang lalu bahwa mereka akan menangguhkan mediasi jika kesepakatan tidak tercapai dalam putaran pembicaraan tersebut.
Namun, Qatar akan melanjutkan upaya tersebut dengan mitra jika ada keseriusan untuk mengakhiri perang brutal dan penderitaan warga sipil yang sedang berlangsung, kata juru bicara tersebut.
Pada bulan November tahun lalu, Qatar membantu menengahi gencatan senjata sementara dan pembebasan lebih dari 100 sandera Israel.
Kesepakatan yang berumur pendek itu juga membebaskan ratusan tahanan Palestina di Israel.
(Tribunnews.com/ Chrysnha, Tiara Shelavie)