Baca tanpa iklan
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menegaskan kembali sikap pemerintah.
Minggu lalu, ia menyatakan bahwa "Iran tidak mengejar pembuatan senjata nuklir, titik."
Diketahui secara luas, fasilitas Taleghan 2 memang pernah menjadi bagian dari program senjata nuklir Amad Iran yang sebelumnya aktif.
Namun, program itu dihentikan pada tahun 2003.
Kepala Badan Nuklir PBB Beri Peringatan Saat Berkunjung ke Iran
Sebelumnya pada hari Kamis (14/11/2024), kepala pengawas nuklir Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa waktu untuk diplomasi mengenai program nuklir Iran "semakin sempit," seiring dengan kemajuan pengayaan uranium Iran.
Dilansir Newsweek, Rafael Mariano Grossi, Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), sebuah organisasi perdamaian nuklir terkemuka di dunia, mengunjungi Teheran dalam upaya untuk memulihkan akses inspekturnya di Iran.
Iran memberlakukan pembatasan pada organisasi tersebut pada awal tahun 2021.
Tindakan ini mengikuti undang-undang yang disahkan oleh parlemen Iran pada bulan Desember 2020, yang memungkinkan pelonggaran kepatuhan terhadap kegiatan pemantauan IAEA jika sanksi terhadap Iran tidak dicabut.
Tentang Aktivitas Nuklir Iran
Soal IPAS Kelas 4 SD BAB 3 Gaya di Sekitar Kita Bagian B dan Jawaban, Magnet Sebuah Benda yang Ajaib
Soal & Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 8 SMP Bab 2 Kurikulum Merdeka : Iklan, Slogan dan Poster
Iran telah memperluas aktivitas nuklirnya sejak 2018, ketika Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump, meninggalkan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).
JCPOA adalah sebuah kesepakatan nuklir yang membatasi program Iran.
Dengan adanya kesepakatan itu, Iran mendapatkan keuntungan dengan pencabutan sanksi-sanksinya.
Baca juga: Peneliti Amerika: Foto Satelit Tunjukkan Israel Serang Gedung Bekas Uji Coba Nuklir dan Rudal Iran
Namun karena Donald Trump mundur dari JCPOA, sanksi terhadap Iran kembali diberlakukan, yang pada akhirnya mempengaruhi perekonomiannya.
Sejak saat itu, Iran "memberontak" dengan memperkaya uranium hingga 60 persen, hampir mencapai tingkat 90 persen yang dibutuhkan untuk membuat senjata nuklir.
Pengawasan oleh IAEA pun terganggu.