Baca tanpa iklan
Presiden Vladimir Putin menandatangani naskah perubahan doktrin nuklir, pada Selasa (19/11) yang memperluas daftar syarat untuk serangan atom oleh militer Rusia.
Menurut doktrin yang baru, Rusia berhak menanggapi agresi suatu negara dengan senjata nuklir, meskipun negara tersebut tidak memiliki senjata nuklirnya sendiri.
Serangan nuklir hanya diizinkan jika negara agresor didukung oleh adidaya nuklir. Bahkan serangan senjata konvensional sekalipun dipandang sebagai serangan gabungan dan dapat memicu respons nuklir.
Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!
Tidak ada referensi konkrit mengenai negara tertentu dalam teks tersebut. Namun, manuver Moskow dipahami sebagai jawaban atas restu Amerika Serikat bagi Ukraina untuk menyerang wilayah Rusia.
Ungkapan lama dengan makna baru
Pakar senjata nuklir independen Rusia Pavel Podvig menekankan dalam sebuah wawancara dengan DW bahwa formulasi tersebut sudah ada sejak tahun 1995. Namun demikian, pada saat itu "skenario sebaliknya diasumsikan bahwa negara nuklir dipandang berpotensi menjadi sumber agresi, yang tentunya berarti negara NATO, Artinya, sekutu NATO yang tidak memiliki senjata nuklir juga harus dihukum”.
Doktrin ini juga menganggap agresi yang dilakukan oleh suatu negara yang merupakan bagian dari aliansi militer, seperti NATO, terhadap Rusia atau sekutunya sebagai agresi yang dilakukan oleh seluruh aliansi.
Lebih banyak "bahaya militer”
Kremlin juga dapat mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir, jika mereka menerima "informasi yang dapat dipercaya tentang penggunaan aset udara atau ruang angkasa secara besar-besaran” yang melintasi perbatasan Rusia. Hal ini mencakup pesawat, rudal, dan drone.
Dokumen baru itu memperluas daftar ancaman militer yang membenarkan penggunaan senjata nuklir. Selain itu, menurut doktrin tersebut, senjata nuklir dapat digunakan oleh Rusia jika terdapat "ancaman kritis terhadap kedaulatan Federasi Rusia dan senjata konvensional". Apa yang dimaksud dengan "ancaman kritis” tidak dijelaskan.
Apa yang dianggap "kritis”?
Pavel Podvig menunjukkan bahwa naskah sebelumnya hanya menanggapi ancaman terhadap "eskistensi negara". Pakar nuklir Rusia Pudvig terutama menyoroti kata "kritis” dalam doktrin Kremlin.
Tidak jelas jenis ancaman mana yang dapat dianggap kritis dan mana yang tidak. Hal ini sengaja tidak didefinisikan demi menyisakan ruang untuk interpretasi sesuai kebutuhan. "Seperti yang selalu saya katakan, Anda tidak akan menggugat kasus ini ke pengadilan, tidak ada yang akan mengadakan sidang sebelum serangan nuklir,” ironisnya kata Podvig.
Namun ada makna tertentu dalam formulasi ini, kata dia. "Misalnya, bagaimana kita bisa melihat hilangnya wilayah Ukraina yang dianeksasi secara teoritis? Rusia tentu saja dapat mengklaim bahwa hal ini merupakan ancaman kritis terhadap integritas wilayah, namun tidak ada seorang pun di dunia yang mengakui wilayah ini sebagai bagian dari Federasi Rusia.” Jadi sulit untuk berargumentasi bahwa hal tersebut merupakan ancaman kritis terhadap kedaulatan.
Meningkat ancaman perang nuklir?
Namun doktrin baru ini sama sekali tidak berarti bahwa Rusia sudah bersiap menghadapi perang nuklir, kata Podvig. Dia juga menganggap penggunaan senjata nuklir terhadap Ukraina sangat tidak mungkin terjadi: "Dalam pengertian militer, hal ini tidak masuk akal karena situasi di garis depan tidak akan berubah. Anda harus memahami bahwa reaksi terhadap pengerahan semacam itu akan sangat besar dan sangat negatif, dari semua negara lain.”
Dokumen tersebut hanya menjamin hak pemerintah untuk menggunakan senjata nuklir dalam situasi tertentu. "Tidak pernah disebutkan bahwa 'kami akan menggunakannya' atau bahwa kami 'wajib menggunakannya'. Segalanya bergantung pada kebijaksanaan orang yang menggunakannya."
Dokumen tersebut dinilai bersifat deklaratif dan berwawasan ke luar sebagai peringatan kepada musuh bagaimana Rusia memandang senjata nuklir dalam menjamin keamanannya.