Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden untuk mengampuni putranya, Hunter Biden, yang menghadapi dakwaan pajak dan senjata api, telah memicu gelombang kritik yang luas.
Tetapi, Gubernur Colorado, Jared Polis, memberikan sudut pandang yang lebih emosional mengenai situasi ini.
"Sebagai seorang ayah, saya tentu memahami keinginan alami Presiden Joe Biden untuk membantu putranya," katanya.
Namun, ia juga menekankan kekhawatiran bahwa tindakan ini dapat merusak reputasi presiden dan menciptakan preseden buruk untuk pemimpin di masa depan.
Baik dari kalangan Partai Republik maupun dalam internal Partai Demokrat, tindakan ini dianggap sebagai contoh potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mencoreng reputasi pemerintahan Biden.
Kebijakan pengampunan yang diumumkan pada hari Senin ini dipertahankan oleh Biden sebagai bentuk perlawanan terhadap penganiayaan politik.
"Tidak ada orang waras yang melihat fakta-fakta kasus Hunter dan dapat mencapai kesimpulan lain," kata Biden dalam pernyataannya.
Pernyataan tersebut menekankan bahwa putranya menjadi target karena keterkaitannya dengan dirinya sebagai presiden.
Baca juga: Gedung Putih Bela Langkah Joe Biden Ampuni Hunter Biden di Kasus Senpi dan Pengemplangan Pajak
Meskipun demikian, pernyataan tersebut tidak mampu meredakan kritik yang mengemuka.
Banyak kalangan beranggapan bahwa keputusan ini menciptakan standar ganda dalam sistem peradilan, di mana anggota keluarga politisi bisa luput dari hukuman.
"Ini benar-benar luar biasa," ujar Kimberly Halkett dari Al Jazeera, menekankan bahwa keputusan ini menciptakan ketidakadilan dalam sistem hukum.
Reaksi dari kalangan politikus menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam terkait keputusan ini.
Juru Bicara DPR, Mike Johnson, menyoroti rusaknya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan akibat tindakan ini.
"Reformasi yang sesungguhnya tidak boleh ditunda lagi," ungkapnya dengan nada serius.
Di sisi lain, anggota Kongres dari Partai Demokrat, Ro Khanna, mengungkapkan dilema moral yang dihadapinya.
"Sebagai seorang ayah, saya berempati dengan Presiden Biden, tetapi kita harus menjadi partai yang mendukung reformasi," ungkap Khanna, menekankan perlunya pembatasan kewenangan pengampunan.
(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)