Baca tanpa iklan
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar rencana pembangunan proyek jalan tol yang belum dimulai bisa ditahan dulu. Hal itu untuk melihat kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 2025.
Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Unsur Pemangku Kepentingan Sony Sulaksono Wibowo mengatakan tidak semua pembangunan proyek tol dihentikan. Proyek-proyek yang sudah konstruksi, melakukan pelelangan dan studi kelayakan akan tetap dilanjutkan.
"Jadi tol-tol yang terkait dengan konstruksi, yang sudah mulai FS (feasibility study), yang sudah mulai pelelangan, itu akan tetap berjalan. Ini informasi juga buat teman-teman media, karena ada kekhawatiran semua tol berhenti, tidak. Kita akan tetap melanjutkan yang sudah berkontrak," kata Sony dalam Media Gathering Nataru 2024/2025 ASTRA Infra Group di Amanaia Menteng, Jakarta, Selasa (17/12/2024).
Sony mencontohkan proyek-proyek yang dalam tahap lelang seperti Tol Gilimanuk-Mengwi dan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) dipastikan jalan terus.
Selain itu, Tol Yogyakarta-Bawen yang sedang dalam tahap konstruksi juga dipastikan tetap jalan. Sementara proyek yang akan ditahan seperti Tol Puncak dan Tol Kulonprogo-Cilacap karena baru tahap awal pengkajian.
"Yogya-Bawen jalan. Kalau Kulonprogo-Cilacap itu kan juga masih studi, itu tahan dulu karena tol dari Yogya ke Kulonprogo aja belum selesai, nah itu tahan aja dulu," ucapnya.
Sony belum mengetahui sampai kapan pembangunan proyek tol baru akan ditahan. Proyek tol baru seperti Tol Puncak disebut bisa jalan jika memang ada investor swasta yang berminat untuk menggarapnya.
"(Proyek Tol Puncak ditahan sampai 2025) belum tau, cuma karena ini studinya belum, maka kita dari BPJT menahan dulu. Tapi kalau ada instruksi dari presiden 'Puncak karena sudah urgent, jalan', baru kita jalan. Jadi beberapa tol yang belum pada waktunya itu kita berhentikan dulu seperti dari Kulonprogo ke Cilacap," ucapnya.
Anggaran infrastruktur ditahan
Sebelumnya diberitakan, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan semua anggaran infrastruktur pemerintah saat ini ditahan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Hal itu berdasarkan arahan dari Prabowo.
"Semua dana infrastruktur kan sementara ditahan dulu oleh Ibu Menteri Keuangan, sesuai arahan Pak Presiden," kata Dody kepada wartawan di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (18/11).
Dody menyebut penahanan anggaran itu menunggu sampai antarkementerian/lembaga duduk bersama merencanakan pembangunan ke depan.
"Sampai kita kemudian antarkementerian ini duduk sama-sama dikepalai dengan Kepala Bappenas. Kalau tanpa Kepala Bappenas ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, yang merencana kan beliau. Setelah bulat, utuh, mau kemana, arahnya kemana," tutur Dody.
Dody menyebut pembangunan infrastruktur yang membutuhkan anggaran besar seperti bendungan akan diberhentikan sementara waktu. Anggaran itu akan digeser untuk difokuskan ke ketahanan pangan, energi dan air.
"Dari beberapa kesempatan saya sampaikan, pembangunan-pembangunan fisik yang besar kayak bangun bendungan, bangun gitu-gitu, sementara mungkin kita stop dulu sementara waktu. Apa yang ada kita maksimalkan, kita efektifkan untuk bisa 110% mendukung ketahanan pangan, energi dan air. Itu juga tadi yang disampaikan oleh Kepala Bappenas," ucap Dody.