Inggris Kecam Peluncuran Rudal Korea Utara, Kim Jong Un Klaim Hak Pertahanan

TRIBUNNEWS.COM - Inggris mengecam peluncuran rudal balistik terbaru Korea Utara yang terjadi pada Senin (6/1/2025).

Menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Inggris, tindakan tersebut melanggar sejumlah resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Selain itu, tindakan ini juga dianggap mengancam perdamaian serta keamanan di Semenanjung Korea.

"Peluncuran rudal balistik Korea Utara pada 6 Januari adalah pelanggaran lain terhadap sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB," ujar Juru bicara Kementerian Luar Negeri Inggris dalam sebuah pernyataan resmi, dikutip dari Anadolu.

Pemerintah Inggris menyerukan agar Korea Utara menghentikan provokasi semacam ini dan segera kembali ke meja perundingan.

Mereka juga mendesak Pyongyang untuk mengambil langkah konkret menuju denuklirisasi demi menjaga stabilitas regional.

Peluncuran ini terjadi setelah Korea Utara menembakkan sedikitnya tujuh rudal balistik jarak pendek pada Selasa dini hari dari pantai timurnya.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran rudal balistik antarbenua (ICBM) pada akhir tahun lalu.

Kim Jong Un: Hak Pertahanan dan Sistem Rudal Hipersonik

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, membela aksi negaranya dengan menyatakan bahwa uji coba sistem rudal hipersonik terbaru bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nasional.

Baca juga: Antony Blinken Kunjungi Seoul, Korea Utara Tembakkan Rudal Balistik

"Sistem rudal hipersonik ini dapat diandalkan untuk menangkal musuh di kawasan Pasifik dan memastikan keamanan negara kita," kata Kim dalam pernyataannya, seperti dikutip dari Korean Central News Agency (KCNA).

Kim mengklaim bahwa rudal hipersonik tersebut mampu melesat sejauh 1.500 kilometer dengan kecepatan 12 kali lipat kecepatan suara sebelum jatuh ke laut.

Dia menekankan bahwa pengembangan sistem rudal ini adalah langkah defensif dan bukan tindakan ofensif.

Namun, Kim juga menyatakan bahwa rudal tersebut memiliki kemampuan untuk "memberikan serangan militer yang serius terhadap musuh dan menembus pertahanan yang ketat."

Reaksi Regional dan Internasional

Peluncuran rudal ini bertepatan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, ke Korea Selatan.

Blinken sedang membahas ancaman rudal dan nuklir Korea Utara bersama pejabat Korea Selatan.

Kementerian Pertahanan Jepang dan militer Korea Selatan mengkonfirmasi bahwa rudal tersebut ditembakkan dari wilayah pedalaman Korea Utara menuju Laut Jepang.

Militer Korea Selatan mencatat ketinggian maksimum rudal mencapai sekitar 100 kilometer.

Di sisi lain, media pemerintah Korea Utara menyebut bahwa tindakan ini merupakan bagian dari strategi "penangkalan anti-AS yang paling keras."

Seruan Denuklirisasi

Kecaman internasional terhadap tindakan Korea Utara terus menguat.

Inggris, bersama negara-negara lain, meminta Pyongyang untuk segera menghentikan program rudalnya dan mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB.

Namun, dengan klaim Kim Jong Un yang menegaskan hak pertahanan negaranya, ketegangan di kawasan ini tampaknya masih akan berlanjut.

Dunia kini menanti langkah berikutnya dari Korea Utara dan reaksi komunitas internasional terhadap provokasi ini.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)