TRIBUNNEWS.COM - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Antony Blinken akan memaparkan rencana pascaperang di Gaza pada Selasa (14/1/2025) pagi waktu setempat.
Tiga pejabat AS mengatakan, rencana pascaperang Blinken ini memuat tentang pembangunan kembali dan pemerintahan Gaza setelah perang antara Hamas dan Israel berakhir.
Blinken berharap, cetak birunya akan menjadi titik acuan bagi rencana apa pun untuk Gaza di masa mendatang, termasuk pemerintahan Donald Trump yang akan dilantik pada 20 Januari 2025.
Nantinya, rencana Blinken ini akan dipaparkan dalam pidato di Dewan Atlantik pada Selasa pagi.
"Kami siap menyerahkannya kepada pemerintahan Trump agar mereka dapat mengerjakannya dan menjalankannya ketika ada kesempatan," kata Blinken, dikutip dari Axios.
Rencana Blinken telah menjadi isu yang sangat kontroversial di dalam Departemen Luar Negeri AS dan sumber pertikaian internal yang sengit.
Beberapa pejabat Departemen Luar Negeri khawatir rencana itu akan melayani kepentingan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan meminggirkan Otoritas Palestina dan Presiden Mahmoud Abbas.
Sementara itu, Presiden terpilih Donald Trump mengatakan kepada Newsmax pada Senin malam bahwa Israel dan Hamas "sangat dekat" untuk mencapai kesepakatan.
"Saya memahami bahwa telah ada jabat tangan dan mereka akan menyelesaikannya — mungkin pada akhir minggu ini," kata Trump.
Rencana untuk struktur pemerintahan pasca-Hamas di Gaza akan sangat penting bagi upaya pelaksanaan fase kedua kesepakatan Gaza, yang dirancang untuk mengarah pada gencatan senjata permanen dan berakhirnya perang.
Axios melaporkan pada bulan Oktober bahwa Blinken sedang mengerjakan rencana pascaperang untuk Gaza berdasarkan ide-ide yang dikembangkan oleh Israel dan Uni Emirat Arab.
Baca juga: Sejumlah Tentara Israel Tolak Lanjutkan Perang di Gaza, Akui Diperintahkan Hancurkan Rumah-Rumah
Blinken menunjuk penasihat sekaligus sahabat karibnya, Jamie Rubin, sebagai orang yang bertanggung jawab atas rencana keesokan harinya.
Beberapa minggu lalu, Rubin pergi ke Israel dan Tepi Barat untuk membahas rencana tersebut.
Para pejabat AS mengatakan bahwa para pejabat Otoritas Palestina memberi Rubin daftar panjang keberatan tentang rencana tersebut, yang menandakan bahwa mereka tidak mendukungnya.