TRIBUNNEWS.COM - Laporan yang muncul pada hari Rabu (15/1/2025) menyebutkan perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas akan terjadi paling lambat pada besok Kamis (16/1/2025).
Koresponden Urusan Global untuk Axios dan analis CNN Barak Ravid telah mengunggah di akun X miliknya pada hari Rabu, pejabat Israel telah memberitahunya bahwa perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas akan terjadi untuk konflik di Gaza "paling lambat besok."
Sumber Palestina KAN News juga menyatakan: "Sebuah terobosan telah dicapai dalam pembicaraan, pengumuman kesepakatan diharapkan besok," seperti diberitakan miamiherald.
Otoritas Palestina harus menjadi satu-satunya kekuatan pemerintahan di Gaza setelah perang, Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa mengatakan, karena harapan tumbuh bahwa kesepakatan untuk menghentikan pertempuran dan mulai memulangkan sandera Israel sudah dekat.
Siapa yang akan memimpin Gaza setelah perang tetap menjadi salah satu pertanyaan besar yang belum terjawab dalam negosiasi tersebut, yang berfokus pada gencatan senjata segera dan pertukaran tahanan yang masih ditahan di daerah kantong yang terkepung itu dengan warga Palestina di penjara Israel.
Berbicara pada sebuah konferensi di Norwegia pada hari Rabu, Mustafa mengatakan tekanan harus terus berlanjut untuk menyetujui gencatan senjata di Gaza dan memungkinkan masuknya lebih banyak bantuan kemanusiaan untuk lebih dari 2 juta orang yang menghadapi krisis kemanusiaan parah setelah 15 bulan perang.
Hanya warga Palestina yang secara sah ditempatkan untuk mengambil alih pemerintahan di Gaza setelah pertempuran berakhir dan tidak boleh ada upaya untuk memisahkan Gaza dari Tepi Barat yang diduduki sebagai bagian dari negara Palestina, katanya, menurut laporan TRTWorld.
"Sementara kita menunggu gencatan senjata, penting untuk ditegaskan bahwa tidak akan dapat diterima jika entitas lain memerintah Gaza, kecuali kepemimpinan Palestina yang sah dan pemerintah negara Palestina," katanya dalam konferensi tersebut, menurut teks pidatonya.
PA, yang didominasi oleh faksi Fatah yang dibentuk oleh mantan pemimpin Palestina Yasser Arafat, juga menghadapi pertentangan dari faksi saingannya Hamas, yang mengalahkan Fatah dalam pemilu 2006 .
Ia mengatakan pengakuan Norwegia tahun lalu terhadap negara Palestina di bawah Otoritas Palestina merupakan langkah penting menuju solusi dua negara yang didukung pada prinsipnya oleh sebagian besar masyarakat internasional.
Israel menolak keterlibatan apa pun oleh kelompok perlawanan Palestina Hamas. Namun, Israel juga menentang keras pemerintahan Otoritas Palestina, badan yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Perdamaian Sementara Oslo tiga dekade lalu yang membatasi kekuasaan pemerintahan di Tepi Barat yang diduduki.
Baca juga: Beraksi Dini Hari, Israel Ledakkan Rumah-Rumah di Lebanon Selatan: 520 Kali Langgar Gencatan Senjata
Harap-harap Cemas
Warga Israel dan Gaza dengan cemas menunggu kesepakatan gencatan senjata yang telah lama dicari.
Keluarga sandera Israel menyerukan pembebasan mereka.
Sementara itu, warga Palestina yang mengungsi berdoa agar diberi kesempatan untuk pulang.