Baca tanpa iklan
Pembatasan tersebut telah berdampak signifikan pada ribuan pasien Bangladesh yang bergantung pada layanan medis India yang hemat biaya. Banyak yang mencari pilihan pengobatan alternatif di Thailand, Malaysia, Singapura, dan Turki.
"Pembatasan mobilitas antarnegara sering kali merupakan dampak dari perbedaan pendapat politik. India dan Bangladesh perlu melakukan dialog yang lebih panjang untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul dengan perubahan pemerintahan di Bangladesh," kata Ajay Bisaria, mantan utusan untuk Pakistan, kepada DW.
"Pada akhirnya, ini tentang membangun kembali kepercayaan. Ini adalah masalah yang mudah diatasi, tetapi beberapa memberi dan menerima, dialog dan negosiasi akan diperlukan untuk mempromosikan mobilitas dan meringankan rezim visa pada tahun 2025," lanjutnya.
Mahasiswa hadapi masalah logistik
Penundaan layanan visa India juga berdampak kepada pelajar Bangladesh yang ingin pergi ke Eropa. Pasalnya, tidak sedikit negara Eropa yang belum memiliki perwakilan di Bangladesh, seperti Finlandia, Rumania, dan Republik Ceko.
Akibatnya, calon pelajar di Bangladesh harus melakukan perjalanan ke India untuk pengajuan aplikasi visa dan otentikasi identitas di sana.
Persyaratan ini menjadi mimpi buruk logistik, karena banyak mahasiswa tidak dapat memperoleh visa India.
Lebih dari 1.500 mahasiswa Bangladesh telah menerima surat penawaran universitas tetapi terjebak dalam ketidakpastian, karena tidak dapat menyelesaikan aplikasi visa secara tepat waktu.
Selama pertemuan dengan diplomat UE pada bulan Desember, Muhammad Yunus, kepala penasihat pemerintah sementara Bangladesh, mendesak negara-negara Eropa untuk merelokasi pusat visa mereka dari New Delhi ke Dhaka atau ke negara tetangga lainnya, demi memudahkan pengajuan visa.
Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Inggris