Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintahan Donald Trump mengumumkan pembekuan hampir semua bantuan luar negeri AS, dengan pengecualian khusus untuk Israel dan Mesir.
Israel dan Mesir merupakan dua penerima terbesar bantuan luar negeri AS.
Bantuan untuk kedua negara ini tetap berjalan sesuai dengan perintah yang telah ditetapkan, meskipun keduanya menghadapi kritik terkait masalah hak asasi manusia.
Keputusan ini disampaikan pada Jumat (24/1/2025) oleh Departemen Luar Negeri AS.
Dalam memo internal, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menginstruksikan untuk menangguhkan sebagian besar bantuan luar negeri yang mencakup program pembangunan hingga bantuan militer, The Guardian melaporkan.
Pembekuan ini tidak berlaku untuk bantuan kemanusiaan yang darurat seperti bantuan makanan.
Beberapa program penting di sektor kesehatan, seperti Rencana Darurat Presiden untuk Bantuan AIDS (PEPFAR), yang telah menyelamatkan jutaan nyawa, diperkirakan akan terpengaruh.
Menurut memo yang dibagikan kepada staf Departemen Luar Negeri, keputusan ini akan berlangsung setidaknya selama tiga bulan.
Selama waktu tersebut, Rubio akan mengevaluasi apakah kebijakan ini perlu dilanjutkan, diubah, atau dihentikan.
Banyak organisasi kemanusiaan khawatir bahwa kebijakan ini dapat memperburuk krisis global, Al Jazeera melaporkan.
Kebijakan ini dinilai berpotensi menyebabkan hilangnya nyawa, terutama di negara-negara yang sangat membutuhkan bantuan internasional.
Baca juga: Dua Hari, Sekitar 1000 Truk Bantuan Memasuki Gaza, Hamas Tingkatkan Keamanan Internal
Bagaimana dengan Ukraina?
Sementara itu, Ukraina, yang sangat bergantung pada bantuan militer AS dalam menghadapi invasi Rusia, belum mendapat kejelasan apakah bantuannya akan terpengaruh oleh kebijakan ini.
Meskipun AS menghabiskan lebih dari $60 miliar untuk bantuan luar negeri pada 2023, yang sebagian besar digunakan untuk program-program di seluruh dunia, angka ini hanya sekitar 1 persen dari total pengeluaran pemerintah AS.
Dengan adanya pembekuan ini, berbagai proyek bantuan di seluruh dunia, termasuk di negara-negara berkembang yang tengah menghadapi krisis, terancam terhenti.
Sejumlah pakar, termasuk mantan pejabat USAID, menyatakan bahwa kebijakan ini berpotensi merusak upaya penyelamatan nyawa di banyak negara.
(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)