TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiongkok menghadapi masalah baru di Myanmar, yakni mencoba melindungi Prakarsa Sabuk dan Jalan (BRI) di negara yang dilanda perang sipil antara junta militer dan sejumlah grup milisi etnis.

Dikutip dari Mekong News, Minggu (2/2/2025), Tiongkok disebut berusaha memprakarsai perusahaan gabungan dengan Myanmar demi melindungi berbagai investasinya di sana, termasuk terkait BRI.

Tiongkok mencoba menggalang kerja sama dengan junta militer dan juga menggandeng sejumlah besar kelompok etnis.

Namun, usulan ini telah mendapat penolakan dari masyarakat Myanmar, yang menganggapnya sebagai bentuk intervensi Beijing terhadap kedaulatan negara.

Mekong News menganalisis bahwa dukungan Tiongkok terhadap junta militer pascakudeta 2021 telah menjadi bumerang.

Kini, rencana pembentukan perusahaan keamanan bersama itu semakin membuat rakyat Myanmar geram terhadap Beijing. 

Perlawanan terhadap usulan Tiongkok dari kalangan rakyat biasa Myanmar makin menguat.

Komentar daring atas usulan Tiongkok itu mengungkapkan kekhawatiran akan potensi kedatangan pasukan Tiongkok di Myanmar melalui perusahaan keamanan bersama.

Bahkan, serangan granat terjadi saat otoritas Tiongkok menahan komandan pasukan pemberontak Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar (MNDAA) Peng Daxun di Kunming, Tiongkok, Oktober 2024.

Penahanan untuk menekan MNDAA agar mundur dari Lashio, yang berbatasan dengan provinsi Yunnan di Tiongkok dan jalur masuknya investasi Tiongkok ke Myanmar.

Konsulat Tiongkok di kota Mandalay di Myanmar utara menjadi sasaran serangan granat.

Perusahaan Keamanan Gabungan

Di Kyauk Phyu di negara bagian Rakhine di pesisir barat Myanmar, tempat Tiongkok membangun pelabuhan, jalur kereta api, jaringan pipa minyak dan gas ganda untuk menghubungkan provinsi Yunnan di Tiongkok dengan pelabuhan tersebut.

Bahkan sejumlah bank swasta melakukan mogok kerja berkepanjangan pada November lalu; yang mengakibatkan arus kas terhenti total. 

Tentara Arakan, kelompok etnis bersenjata dan anggota Aliansi Tiga Persaudaraan, menguasai wilayah di sekitar Kyauk Phyu.

“Perusahaan Keamanan Gabungan China-Myanmar dibentuk pada awal November untuk melindungi KEK Kyauk Phyu dan investasi serta proyek khusus China. Pasukan keamanan dan teknisi China merupakan bagian dari pasukan keamanan ini,” lapor media Mizzima News.