Benjamin Netanyahu Bermaksud untuk Melakukan Sabotase Fase Kedua Gencatan Senjata di Gaza

TRIBUNNEWS.COM- Sumber-sumber Israel meyakini Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bermaksud menyabotase tahap kedua kesepakatan pembebasan tahanan dan menggagalkan gencatan senjata Gaza, Haaretz melaporkan pada 9 Februari.

Pembebasan tawanan Israel oleh Hamas dan kemungkinan berakhirnya perang di Gaza secara permanen merugikan Perdana Menteri Israel dalam pemilihan umum.

"Ini hanya sandiwara," kata seorang sumber. 

"Netanyahu memberi isyarat dengan jelas bahwa dia tidak ingin pindah ke tahap berikutnya. Dia mengirim tim tanpa mandat dan tanpa kemampuan untuk melakukan apa pun," tambah sumber itu.

Sebagai tanda bahwa Perdana Menteri Israel tidak serius untuk mencapai tahap berikutnya dari kesepakatan tersebut, ia mengirim delegasi ke Qatar yang hanya diizinkan untuk membahas "rincian teknis" dan tidak memulai tahap kedua perundingan, kata seorang pejabat senior. 

Pejabat Israel menolak untuk menyebutkan rincian apa saja yang dimaksud.

Delegasi tersebut seharusnya menerima mandatnya akhir minggu ini.

Sebagai tanda lebih lanjut, Netanyahu menunda pengiriman delegasi ke Qatar selama beberapa hari. 

Menurut kesepakatan dengan Hamas, negosiasi tahap kedua seharusnya dimulai Senin lalu. 

Pada hari Sabtu, otoritas Israel membebaskan 183 tahanan Palestina, sementara Hamas membebaskan tiga warga Israel dari Gaza. 

Sumber tersebut meyakini gambar-gambar tawanan Israel yang dibebaskan pada tahap pertama kesepakatan telah merusak popularitas Netanyahu di kalangan warga Israel sayap kanan, yang ingin melanjutkan perang, membersihkan etnis Palestina dari Gaza, dan mencaplok jalur tersebut untuk membangun pemukiman Yahudi di sana.

"Para pemilih sayap kanan melihat bahwa kita belum mengalahkan Hamas, dan para operatornya masih berkeliaran dengan senjata. Spanduk-spanduk di panggung-panggung di Gaza selama peristiwa penyanderaan kembali mengejek Netanyahu dan merujuk pada slogan 'kemenangan total'-nya," katanya. 

"Netanyahu tahu dia tidak memiliki pemerintahan jika dia melanjutkan kesepakatan itu."