Baca tanpa iklan
Kementerian Luar Negeri Mesir juga menyuarakan keprihatinannya terhadap kekerasan di Latakia dan menegaskan dukungannya terhadap stabilitas dan keamanan Suriah.
Mesir menentang segala tindakan yang membahayakan keselamatan rakyat Suriah.
Ahmed al-Sharaa, pemimpin sementara Suriah menyerukan perdamaian dan mengumumkan penyelidikan atas kekerasan tersebut.
Namun, hingga kini, pemerintah Suriah belum memberikan tanggapan langsung terkait tuduhan kejam yang dilakukan oleh pendukungnya.
Delegasi PBB dilaporkan memasuki kota Jableh di pedesaan Latakia, Suriah pada Minggu (9/3/2025) untuk pertama kalinya untuk memeriksa kerusakan akibat kekerasan.
Mereka memeriksa toko-toko dan rumah-rumah yang dijarah dan dibakar.
Pembantaian ini terjadi setelah bentrokan antara pasukan pemerintah dan kelompok yang berafiliasi dengan pemerintahan sebelumnya.
Rekaman menunjukkan pasukan yang berafiliasi dengan Kementerian Pertahanan Suriah dan Pasukan Keamanan Dalam Negeri melakukan eksekusi massal terhadap warga sipil.
Setidaknya 1.018 orang tewas akibat kekerasan di Latakia, dengan mayoritas korban adalah warga sipil Alawi, kelompok minoritas Muslim Syiah yang mendukung rezim Bashar al-Assad.
Sebagai respons, warga Suriah menggelar demonstrasi di Damaskus pada 9 Maret untuk mendukung kelompok minoritas Alawi dan mengecam kekerasan tersebut.
Mereka menuntut agar kekerasan dihentikan dan mengakhiri sektarianisme yang semakin meningkat di negara itu.
Pemerintah Suriah, melalui Kepresidenan Transisi, telah membentuk komite nasional independen untuk menyelidiki kekerasan ini.
Komite ini bertugas untuk mencari tahu penyebab serangan dan mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab.
Kementerian Pertahanan Suriah juga mengonfirmasi adanya pelanggaran terhadap warga sipil yang dilakukan oleh kelompok yang tidak disiplin.
(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)