TRIBUNNEWS.COM - Dokumen visa AS milik Pangeran Harry akan dipublikasikan minggu ini setelah proses hukum selama berbulan-bulan.
Duke of Sussex pindah dari Inggris ke Amerika Serikat pada tahun 2020 bersama istrinya, Meghan Markle, setelah keduanya mengundurkan diri dari tugas kerajaan mereka.
Dilansir The Independent, lembaga pemikir konservatif AS, The Heritage Foundation, menyerukan agar dokumen yang mengizinkan Pangeran Harry untuk memasuki Amerika Serikat dipublikasikan.
Pada September tahun lalu, pengadilan federal menolak permintaan lembaga tersebut, karena berpendapat tidak ada kepentingan publik yang substansial dalam pengungkapan dokumen visa Pangeran Harry.
Namun, The Heritage Foundation mengajukan banding dan berhasil.
Mengapa dokumen Harry dipublikasikan?
Kasus ini muncul ketika The Heritage Foundation berusaha mencari tahu apakah Pangeran Harry berbohong pada dokumen imigrasinya terkait penggunaan narkoba di masa lalu, atau apakah ia menerima perlakuan khusus untuk masuk ke AS.
Yayasan tersebut, berpendapat bahwa ada "kepentingan publik yang besar" untuk mengetahui apakah Duke of Sussex telah berkata jujur setelah memoarnya pada tahun 2023, Spare, mengungkapkan bahwa ia pernah menggunakan kokain, mariyuana, dan jamur psikedelik di masa lalu.
Pengacara Heritage, Samuel Dewey, sebelumnya mengatakan bahwa jika Harry berbohong, dia bisa dideportasi.
"Orang-orang sering dideportasi karena berbohong di formulir imigrasi," katanya.
Mengapa hakim akhirnya memutuskan untuk mempublikasikannya?
Hakim Carl Nichols awalnya memutuskan pada September 2024 bahwa hanya ada sedikit kepentingan publik dalam mempublikasikan dokumen visa Harry.
Keputusan tersebut, muncul setelah Departemen Keamanan Dalam Negeri menolak permintaan The Heritage Foundation untuk mempublikasikan informasi imigrasi Pangeran Harry.
Baca juga: Pangeran Harry Berisiko Dideportasi: Apa Kata Trump?
Namun pada bulan Februari, departemen setuju untuk merilis versi dokumen yang telah disunting, selama pengungkapan tersebut tidak melanggar privasi Harry.
Hakim Nichols mengatakan, selama sidang bulan Februari bahwa dia menginginkan pengungkapan maksimal selama tidak melanggar privasi.
Dalam dokumen pengadilan tertanggal 15 Maret, hakim memerintahkan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk merilis versi dokumen yang telah disunting paling lambat Selasa (18/3/2025) minggu ini.