Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pada Jumat (2/5/2025), sidang Mahkamah Internasional (ICJ) berlangsung dan Amerika Serikat tampil sebagai pembela Israel.
Sementara itu, mayoritas negara peserta justru mengecam kebijakan blokade yang diterapkan oleh Tel Aviv di Gaza.
Apa sebenarnya yang terjadi dalam sidang tersebut?
Mengapa AS Membela Israel?
Asisten profesor hukum di York University, Kanada, Heidi Matthews, menyatakan bahwa Washington berusaha melindungi Israel dari tanggung jawab hukum.
Ia mengkritik pendekatan formal yang tidak menyentuh fakta-fakta di lapangan, yang dianggap sebagai ciri khas argumen hukum yang fasis. "Pendekatan ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengakui realitas di Gaza," ujarnya, seperti yang dikutip dari Al Jazeera.
Adel Haque, seorang ahli hukum dari Universitas Rutgers, juga menuduh Amerika Serikat mencoba menakut-nakuti Mahkamah Internasional.
Haque mengeklaim bahwa AS tanpa bukti yang meyakinkan menuduh UNRWA, badan PBB yang menangani pengungsi, telah disusupi oleh Hamas.
Dalam konteks ini, ia menekankan bahwa Washington sedang berjudi agar ICJ tidak mengeluarkan pendapat hukum yang tegas menyalahkan Israel.
“Kalau pendapatnya terlalu umum, maka tidak akan berdampak apa-apa terhadap perilaku Israel,” kata Haque.
Apa Tanggapan Negara-Negara Eropa?
Haque juga menyindir negara-negara Eropa yang dinilai tidak beraksi nyata meskipun berbicara lantang di ruang sidang.
Meskipun Inggris telah menghentikan penjualan senjata ke Israel, langkah ini dianggap belum cukup.
Menurut Haque, tindakan mendesak dari negara-negara Eropa sangat diperlukan, "Mereka tidak bisa hanya menunggu ICJ. Mereka harus bertindak sekarang," tegasnya.
Bagaimana Proses dan Dampak Sidang ICJ?
Sidang Mahkamah Internasional kali ini membahas kewajiban hukum Israel terkait izin masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah yang diduduki, khususnya Jalur Gaza.
Di dalam sidang, terdapat 40 negara, termasuk Tiongkok, Rusia, Prancis, Indonesia, Inggris, dan Pakistan, yang turut menyampaikan argumen masing-masing.
Mayoritas negara hadir dengan menuding Israel bertanggung jawab atas krisis kelaparan dan runtuhnya layanan medis di Gaza, yang semakin memburuk sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023.
Dalam dua bulan terakhir, Israel telah menutup sepenuhnya akses bantuan makanan dan obat-obatan ke Gaza, sehingga lebih dari dua juta warga Palestina hidup dalam ancaman kelaparan massal.
Menurut Juliette McIntyre, pakar hukum dari University of South Australia, hampir semua negara sepakat bahwa Israel, sebagai kekuatan pendudukan, memiliki kewajiban untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk. "Akses bantuan adalah syarat dasar untuk kelangsungan hidup dan hak menentukan nasib sendiri," jelasnya.
Mengapa Israel Menolak Sidang ICJ?
Israel tidak hadir secara langsung dalam sidang ini, dan hanya mengirimkan pernyataan tertulis.
Dalam pernyataannya, mereka menyebut sidang ICJ sebagai "sirkus" dan menuduh pengadilan bersikap anti-Semit.
Israel juga berargumen bahwa mereka tidak memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan PBB atau lembaga kemanusiaan karena hak mereka untuk mempertahankan diri.
Seperti yang disoroti Al Jazeera, ini bukan kali pertama Israel menolak sidang ICJ yang berpotensi menghasilkan pendapat penasihat hukum.
Sebelumnya, ICJ telah memerintahkan tindakan sementara agar Israel menghentikan aksi genosida dan meningkatkan bantuan ke Gaza, namun Israel tetap mengabaikan putusan tersebut.
McIntyre memperkirakan bahwa ICJ hanya akan mengeluarkan pendapat hukum terbatas yang menyatakan bahwa Israel wajib membuka akses bantuan dan bekerja sama dengan UNRWA.
Namun, ia memperingatkan bahwa ketika pendapat itu akhirnya keluar, mungkin sudah puluhan ribu warga Palestina yang meninggal karena kelaparan atau terpaksa mengungsi. "Pendapat hukum tidak akan menyelesaikan masalah," tambah McIntyre, yang menekankan bahwa tindakan nyata dari negara-negara dunia sangat mendesak.
Dengan situasi yang semakin mendesak di Gaza, harapan akan perubahan kebijakan Israel melalui rekomendasi ICJ tampak semakin tipis, sementara krisis kemanusiaan terus berlanjut tanpa ada solusi nyata yang dihadirkan.
Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).