TRIBUNNEWS.COM - Presiden Iran Masoud Pezeshkian resmi mengesahkan undang-undang yang menangguhkan kerja sama Teheran dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).

Langkah ini diumumkan media pemerintah Iran seperti Press TV dan Mehr pada Rabu (2/7/2025).

Kebijakan ini muncul setelah perang 12 hari antara Iran dan Israel yang juga melibatkan Amerika Serikat.

Konflik dimulai pada 13 Juni, saat Israel melancarkan serangan udara terhadap fasilitas militer dan nuklir Iran.

Sebagai balasan, Teheran meluncurkan rudal dan drone ke wilayah Israel.

AS pun turun tangan dengan membom tiga fasilitas nuklir Iran.

Perang berakhir lewat gencatan senjata yang ditengahi AS pada 24 Juni 2025 kemarin.

DPR Iran Sahkan UU Penangguhan

Parlemen Iran lebih dulu meloloskan undang-undang yang mewajibkan pemerintah menangguhkan kerja sama dengan IAEA.

Dengan persetujuan presiden, kebijakan itu kini berlaku penuh.

Kantor berita semi-resmi Tasnim juga melaporkan keputusan presiden ini.

Menurut Press TV, tindakan itu sebagai respons atas meningkatnya ketegangan dengan badan pengawas nuklir PBB mengenai akses pemantauan dan transparansi program nuklir Iran.

Baca juga: Iran Minta Jaminan AS Tak Serang Lagi sebelum Lanjutkan Perundingan Nuklir

Sejarah Ketegangan Iran-IAEA

Iran selama bertahun-tahun berada di bawah pengawasan IAEA, terutama sejak kesepakatan nuklir 2015 (JCPOA) dengan enam negara besar.

Namun, AS menarik diri dari perjanjian itu pada 2018, membuat proses pemantauan semakin tegang.

Sejak saat itu, IAEA berulang kali mengeluhkan terbatasnya akses ke situs nuklir Iran.

Langkah Iran ini dikhawatirkan mempersulit upaya diplomasi nuklir di masa depan.