Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengaku ikut khawatir dan menyimak langkah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu yang dikabarkan akan segera meluncurkan serangan besar-besaran untuk menguasai seluruh wilayah Gaza.
Hal ini disampaikan oleh Asisten Sekretaris Jenderal PBB, Miroslav Jenca dalam rapat Dewan Keamanan PBB, pada Selasa (5/8/2025) waktu setempat.
Jenca memperingatkan langkah tersebut berisiko menimbulkan "konsekuensi bencana" sekaligus mengancam nyawa sandera yang masih berada di Gaza.
"Hukum internasional dengan jelas menyatakan bahwa Gaza adalah dan harus tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari negara Palestina masa depan," tegas Jenca.
Pernyataan ini disampaikan Jenca guna merespons pertemuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan sejumlah pejabat keamanan senior.
Melalui rapat tersebut, Netanyahu dikabarkan telah memfinalisasi strategi baru dalam konflik yang telah berlangsung hampir dua tahun.
Reuters melaporkan bahwa strategi baru Netanyahu adalah mengambil alih secara militer seluruh wilayah enclave Palestina tersebut sekaligus mengakhiri kebijakan penarikan pasukan Israel pada 2005.
Wakil Perwakilan Tiongkok di PBB, Geng Shuang, menyampaikan "keprihatinan mendalam" atas rencana tersebut dan mendesak Israel segera menghentikan aksi berbahaya ini.
Shuang juga menyerukan gencatan senjata serta upaya konkret negara-negara berpengaruh untuk mewujudkannya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar justru mengkritik langkah sejumlah negara yang belakangan ini mengumumkan untuk mengakui keberadaan Negara Palestina.
Saar menyebut langkah pengakuan "negara virtual Palestina " dapat menggagalkan kesepakatan pembebasan sandera dan memperpanjang perang.
Baca juga: Netanyahu Ngotot Kuasai Gaza, Ancam Pecat Pejabat Israel yang Menentang
Kecaman senada juga diungkapkan Duta Besar AS untuk PBB, Dorothy Shea.
Shea menyebut konferensi PBB yang juga dihadiri puluhan menteri pekan lalu untuk mendesak solusi dua negara antara Israel dan Palestina adalah "aksi pencitraan yang tidak produktif".
Ia menilai langkah pengakuan Palestina adalah hal yang menggagalkan upaya para mediator perdamaian selama ini.
Adapun tiga negara anggota Kelompok Tujuh (G7) yakni Prancis, Kanada, dan Inggris telah berencana mengakui kedaulatan Palestina pada September mendatang di Sidang Majelis Umum PBB.