Baca tanpa iklan
Pengadilan di Amerika Serikat (AS) memerintahkan Pentagon untuk memulihkan akses jurnalis yang sebelumnya dibatasi.
Hakim Distrik AS Paul Friedman menyatakan Pentagon belum mematuhi perintah pengadilan yang mewajibkan pembukaan kembali akses bagi jurnalis terakreditasi.
Alasan akses jurnalis dibatasi
Pada Oktober 2025, Pentagon di bawah Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyatakan jurnalis dapat dianggap sebagai risiko keamanan nasional. Mereka terancam kehilangan kartu pers jika kedapatan meminta personel militer yang tidak berwenang untuk membocorkan informasi, baik yang bersifat rahasia maupun dalam beberapa kasus tidak bersifat rahasia.
Dari 56 media yang tergabung dalam Pentagon Press Association, hanya satu yang menyetujui kebijakan baru tersebut. Sisanya memilih menyerahkan kartu pers dan meliput dari luar gedung.
The New York Times kemudian memimpin gugatan terhadap kebijakan itu. Pada 20 Maret 2026, Hakim Paul Friedman memutuskan kebijakan tersebut melanggar perlindungan terhadap kerja jurnalistik untuk memberitakan dan prinsip proses hukum yang adil dalam Konstitusi AS.
Karena itu, ia memerintahkan agar akses jurnalis segera dipulihkan.
Pentagon kemudian mengeluarkan kebijakan "sementara" baru yang melarang jurnalis yang memiliki kartu pers memasuki gedung tanpa didampingi, menurut The New York Times. Kebijakan tersebut juga mengatur kapan jurnalis dapat menjamin anonimitas sumber, serta mempertahankan aturan-aturan lain yang telah ditolak oleh pengadilan.
Hakim nilai kebijakan Pentagon bermasalah
Pentagon sebelumnya membantah melanggar perintah hakim. Dalam dokumen pengadilan pada bulan Maret 2026, mereka menyatakan telah "berupaya memperbaiki semua kekurangan hukum yang dinilai pengadilan dalam kebijakan sebelumnya."
Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, juga mengatakan pemerintah akan mengajukan banding atas putusan 20 Maret tersebut. Ia menambahkan melalui media sosial bahwa Pentagon telah mematuhi perintah hakim dengan mengembalikan kredensial jurnalis dan menerapkan "kebijakan yang telah direvisi secara signifikan dan menjawab setiap kekhawatiran" yang disampaikan hakim.
Namun pada Kamis (09/04), hakim Paul Friedman menilai akses yang diberikan Pentagon masih jauh dari memadai. Ia menyebut akses tersebut "sama sekali tidak mendekati akses luas yang sebelumnya dimiliki jurnalis."
Dalam putusannya, Friedman juga menegaskan, "Departemen tersebut tidak bisa begitu saja memberlakukan kembali kebijakan yang melanggar hukum dengan dalih mengambil langkah 'baru', lalu berharap pengadilan akan menutup mata."
Ia bahkan menyebut langkah Pentagon sebagai “upaya terang-terangan untuk mengakali perintah pengadilan yang sah.”
Friedman juga menilai operasi militer AS di Venezuela dan Iran membuat kebutuhan akan akses publik terhadap informasi pemerintah menjadi semakin mendesak.
Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Ausirio Sangga Ndolu
Editor: Muhammad Hanafi