Baca tanpa iklan
Di tengah rangkaian kunjungannya ke Afrika, Paus Leo XIV terus menunjukkan sikap tegas terhadap perang.
Saat berada di Kamerun pada Kamis (16/04), pemimpin Gereja Katolik Roma itu kembali menegaskan pesan perdamaian. Ia memimpin pertemuan lintas agama. Tujuannya untuk berdialog di wilayah yang telah dilanda konflik selama hampir satu dekade.
Di Katedral Saint Joseph, Bamenda, Leo melontarkan kritik tajam terhadap "segelintir tiran” yang menghabiskan miliaran dolar untuk "menghancurkan” dunia melalui eksploitasi dan perang.
Pernyataan itu menjadi semakin relevan dengan Presiden AS Donald Trump, yang belakangan secara terbuka menyerang Paus atas kritiknya terhadap perang. Termasuk terkait kebijakan AS terhadap Iran.
"Diberkatilah para pembawa damai”
Dalam forum yang juga dihadiri pemimpin adat Mankon, perwakilan gereja Protestan, imam muslim, dan biarawati Katolik, Leo menekankan bahwa dunia saat ini dirusak oleh oknum, walau tetap ditopang oleh solidaritas banyak orang.
"Diberkatilah para pembawa damai,” ujarnya. "Namun celakalah mereka yang memanipulasi agama dan nama Tuhan demi kepentingan militer, ekonomi, dan politik. Menarik yang sakral ke dalam kegelapan.”
"Dunia ini kacau ketika ciptaan Tuhan justru dieksploitasi. Hal ini harus dikecam dan ditolak oleh siapapun yang berhati nurani,” tuturnya.
"Mereka yang merampas sumber daya alam menginvestasikan sebagian besar keuntungannya untuk senjata, sehingga memperpanjang siklus kekerasan dan ketidakstabilan,” kata Leo di Bamenda, pusat konflik antara pemerintah Kamerun dan kelompok separatis berbahasa Inggris.
Pesan tersebut juga dinilai menyentil narasi di AS, terutama setelah Menteri Pertahanan Pete Hegseth menyebut operasi di Iran sebagai "perang suci.”
Akar masalah konflik di Kamerun
Akar konflik di Kamerun dapat ditelusuri ke pembagian wilayah antara Prancis dan Inggris setelah Perang Dunia I. Negara ini memiliki cadangan besar minyak, gas alam, bauksit, kobalt, bijih besi, emas, dan berlian.
Pada 1961, warga berbahasa Inggris memilih bergabung dengan Kamerun yang didominasi Prancis. Sejak saat itu, mereka menyuarakan ketidakpuasan atas marginalisasi politik dan ekonomi di negara tersebut.
Dalam beberapa tahun terakhir, dua wilayah Anglophone di negara itu dilanda kekerasan akibat upaya pemisahan diri.
Konflik memuncak ketika Presiden Paul Biya-- yang telah berkuasa sejak 1982-- menindak keras demonstrasi damai warga berbahasa Inggris pada 2016.
Lebih dari 6.000 warga sipil dilaporkan tewas, dan lebih dari 600.000 orang mengungsi. Penculikan dan pemerasan juga menjadi bagian dari keseharian di wilayah tersebut.
Uskup Agung Bamenda, Andrew Nkea Fuanya, mengatakan kepada Paus Leo bahwa masyarakat setempat menderita akibat situasi yang bukan mereka ciptakan.
"Hari ini, Anda menginjak tanah Bamenda yang telah menyerap darah banyak anak kami,” katanya.
Artikel ini terbit pertama kali dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh: Felicia Salvina
Editor: Yuniman Farid