Baca tanpa iklan
Kesimpulan dari Amnesty International, organisasi pemantau hak asasi manusia (HAM) dalam laporannya di tahun lalu semakin suram. Pelanggaran HAM meningkat di seluruh dunia, baik yang dilakukan oleh negara dan pihak non-negara. Para pelaku dalam sebagian besar kasus juga tidak mendapatkan hukuman.
“Laporan Amnesty 2025”, yang baru saja dirilis di berbagai negara, menyatakan bahwa di tahun 2025 banyak penguasa yang bertindak “ganas.” Amnesty juga mengecam para pemimpin politik yang akibat tindakannya menjadi pemberitaan internasional sepanjang tahun lalu.
“Para pemimpin politik seperti Trump, Putin, dan Netanyahu, di antara pemimpin lain, telah melakukan upaya-upaya untuk mendominasi ekonomi dan politik melalui penghancuran, penindasan, dan kekerasan dalam skala besar.”
Pelanggaran hukum Internasional dalam konflik di Iran
Menurut Julia Duchrow, Sekretaris Jenderal Amnesty International di Jerman, perang yang terjadi di Iran merupakan isu yang paling mendesak. Namun, ia lebih menekankan bahwa Amnesty telah mencatat adanya pelanggaran HAM di sekitar 140 negara. Dalam wawancaranya dengan DW, Duchrow mengatakan:
“Di Iran, masyarakat menghadapi ancaman ganda: pertama, yaitu serangan kepada masyarakat sipil dan infrastruktur oleh Amerika Serikat dan Israel yang jelas melanggar hukum internasional dan kedua, yaitu penindasan oleh pemerintah mereka sendiri, yang telah menyebabkan ribuan angka kematian.”
Meski demikian, Duchrow menuturkan bahwa rezim di Teheran hanya dapat digulingkan jika hukum internasional juga dihormati.
“Serangan-serangan yang melanggar hukum itu tidak memperbaiki situasi. Kini, kami semakin khawatir bila terjadi serangan yang lebih gencar dari pemerintah Iran terhadap rakyatnya sendiri.”
Namun, bukan hanya Amerika Serikat, Rusia, dan Israel yang semakin menjauh dari tatanan dunia lama. Banyak negara lain juga membelot dari sistem politik yang berlandaskan aturan internasional.
Dalam laporan Amnesty menyatakan, “tatanan dunia telah terbentuk setelah peristiwa Holocaust dan kehancuran yang dahsyat akibat Perang Dunia I dan II. Tatanan tersebut telah dibangun dengan susah payah selama 80 tahun terakhir, walaupun masih banyak yang perlu disempurnakan.”
Negara-negara yang masih berkomitmen pada demokrasi, supremasi hukum, dan stabilitas internasional tampak tak berdaya dan akhirnya harus berkompromi dalam mengambil kebijakan.
Apakah masih ada yang tersisa dari tatanan dunia lama? Amnesty menjawab sebaliknya. Dalam laporannya Amnesty mengapresiasi kerja luar biasa para diplomat dan aktivis yang sejak tahun 1945 berjuang demi perdamaian dunia.
“Penerapan Deklarasi Bersama Hak Asasi Manusia dan Konvensi Genosida pada tahun 1948, serta berbagai upaya lain yang dibahas dan disahkan selama 80 tahun terakhir, bukanlah sebuah ilusi.”
Laporan itu juga menyatakan bahwa pihak yang lantang mengkritik runtuhnya tatanan dunia, pada praktiknya justru punya kepentingan lain di dalamnya.
“Jangan keliru, laporan tentang matinya tatanan internasional berbasis aturan kadang terlalu dilebih-lebihkan.”
Amnesty International secara khusus menyoroti pemerintahan Amerika Serikat dan Israel. Di Januari 2026, di bawah kepemimpinan Donald Trump, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio menguraikan visi tentang tatanan baru, berupa aliansi negara Barat dari peradaban Kristen. Visi yang mengabaikan sejarah yang telah terjadi.