Baca tanpa iklan
Saat perusahaan-perusahaan Barat berupaya memindahkan produksi mereka dari Cina atau mengurangi pembelian komponen asal Cina demi mengurangi ketergantungan pada negara Tirai Bambu tersebut, hal ini disebut sebagai decoupling atau de-risking.
Mungkin awalnya kita sempat berpikir tidak ada yang dapat menghentikan negara-negara Barat untuk melakukan decoupling, tetapi nyatanya kita keliru.
Pihak berwenang Cina memblokir akuisisi senilai USD2 miliar (Rp34 triliun) dari Meta atas perusahaan rintisan kecerdasan buatan (AI), Manus, bulan lalu. Ini mengirimkan sinyal tegas bahwa bahwa kesepakatan yang bahkan disusun di luar perbatasan Cina tidak lepas dari intervensi pemerintah Cina.
Kantor pusat Manus ada di Singapura, tetapi berakar kuat di Cina. Cina memandang perusahaan tersebut sebagai salah satu aset strategis dalam persaingan AI global dan memblokir kesepakatan tersebut dengan alasan keamanan nasional Cina.
Hal tersebut lantas diikuti dengan langkah Cina yang dengan cepat memperkenalkan aturan baru terkait Keamanan Industri dan Rantai Pasokan, di akhir bulan April. Aturan baru ini memperkuat Cina untuk menghentikan raksasa teknologi Amerika Serikat (AS) membeli teknologi kelas atas yang dimilikinya.
Aturan baru cegah decoupling
Aturan baru tersebut, bagaimanapun, memiliki dampak yang jauh lebih luas. Pada praktiknya, Beijing memperingatkan pemerintah dan perusahaan asing agar tidak melakukan decoupling.
Pihak berwenang Cina kini dapat mengambil tindakan balasan terhadap perusahaan asing yang memindahkan pabrik ke negara-negara lain seperti Vietnam atau India atau yang menarik kembali produksi ke negara asal mereka. Perusahaan-perusahaan tersebut juga dapat dikenai denda dan masuk ke dalam daftar hitam rantai pasokan jika mematuhi pembatasan ekspor atau sanksi dari Amerika Serikat dan Uni Eropa yang menargetkan entitas Cina.
"Hal ini dimaksudkan untuk menggagalkan langkah-langkah pengurangan risiko seperti yang diambil oleh Uni Eropa dan negara-negara anggotanya, termasuk Jerman, untuk mengurangi ketergantungan pada Cina," kata Rebecca Arcesati, seorang analis di Mercator Institute for Cina Studies (MERICS) kepada DW.
Berkaca pada pandemi, Uni Eropa maupun AS telah meningkatkan upaya untuk membuat rantai pasokan lebih tangguh dan kurang bergantung pada Cina. Banyak perusahaan asing telah mengurangi operasi perusahaannya di Cina. Sebagian produksi telah dipindahkan kembali ke negara asalnya.
Ketegangan perdagangan antara Cina dan Barat telah memanas selama bertahun-tahun, tetapi tarif perdagangan yang agresif dari Presiden AS Donald Trump terhadap barang-barang Cina pada tahun 2025 secara signifikan mempercepat pergeseran globalisasi menuju sistem perdagangan global yang lebih terpecah-pecah dan terbagi dalam blok-blok.
Eropa bertindak merespons dumpling Cina
Dihadapkan pada praktik dumping yang terjadi berulang kali atas barang-barang murah asal Cina dan dengan tarif Trump yang membuat pasar Eropa kian dibanjiri produk murah Cina, Uni Eropa pun mengambil langkah-langkah konkret untuk lebih melindungi perdagangannya.
Pada bulan Maret lalu, badan eksekutif Uni Eropa, Komisi Eropa, merilis rincian Undang-Undang Percepatan Industri (IAA) Uni Eropa. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut Cina, IAA bertujuan untuk mengurangi ketergantungan strategis Eropa terhadap barang dan investasi Cina serta melawan persaingan tidak sehat dari pesaing Cina, yang kerap mendulang untung lewat subsidi negara yang sangat besar.
Kebijakan yang saling bertentangan ini menempatkan perusahaan multinasional, terutama produsen mobil asal Jerman, dalam posisi yang semakin sulit. Perusahaan seperti Volkswagen, BMW, dan Mercedes-Benz sangat ingin melindungi pasar mereka yang sangat substansial di Cina.
Produsen mobil juga mendapat keuntungan dari produksi mobil mereka yang sebagian besar dilakukan di Cina, lalu diekspor ke wilayah lain. Di negara asalnya, para produsen mobil ini menghadapi tekanan untuk mengurangi ketergantungan pada komponen Cina sambil berusaha bersaing dengan kendaraan listrik Cina yang telah berkembang pesat.
Perusahaan dihadapkan pada dilema yang sulit
Jens Eskelund, Presiden Kamar Dagang Uni Eropa di Cina, menggambarkan aturan baru Beijing sebagai "perangkat ekstrateritorial” yang akan semakin menambah "kompleksitas perdagangan global.”