Baca tanpa iklan
Eskalasi terbaru antara Israel dan kelompok Hizbullah yang didukung Iran kian memperburuk krisis kemanusiaan di Lebanon. Di sana, warga sipil disebut berada dalam kepanikan, ketika serangan udara Israel berlanjut di sekitar perayaan Idul Adha pekan ini.
"Lebanon berada dalam situasi panik,” kata Kelly Petillo, manajer program Timur Tengah dan Afrika Utara di European Council on Foreign Relations, kepada DW. "Sebanyak 31 orang tewas hanya sehari sebelum libur Idul Adha dimulai.”
Lebanon terseret ke dalam konflik regional pada 2 Maret 2026, ketika Hizbullah melancurkan serangan ke Israel, dua hari setelah Amerika Serikat dan Israel menggempur Iran. Kementerian Kesehatan Lebanon mencatat lebih dari 3.200 orang tewas dan lebih dari satu juta warga mengungsi akibat hampir tiga bulan serangan Israel.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pekan ini memperingatkan bahwa maraknya penggunaan drone peledak oleh Hizbullah mengancam warga sipil di wilayah utara Israel. "Mereka memaksa kami untuk meningkatkan serangan dan intensitas operasi. Kami akan menghantam mereka habis-habisan,” ujar Netanyahu.
Israel terus menggempur infrastruktur Hizbullah dan memperluas pendudukan militer di Lebanon selatan. Sebaliknya, Hizbullah menyerang wilayah utara Israel serta posisi militer Israel di perbatasan Lebanon.
Terikat perundingan AS-Iran
Konflik ini diperkirakan turut mempengaruhi negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran. Washington dan Tel Aviv memandang perang di Lebanon terpisah dari pembicaraan damai dengan Teheran. Namun Iran bersikeras agar medan perang Lebanon ikut dimasukkan dalam kesepakatan.
"Israel dan Hizbullah kini terjebak dalam siklus eskalasi yang sangat berbahaya,” kata David Wood, analis senior International Crisis Group di Beirut. "Jika situasi terus seperti ini, dampaknya bisa menjadi bencana bagi .”
Di dalam negeri, Hizbullah juga menghadapi tekanan politik yang meningkat. Pemerintah Lebanon di bawah Presiden Joseph Aoun sejak Maret 2026 melarang seluruh operasi militer Hizbullah dan terus mendesak perlucutan senjata kelompok tersebut. Ketentuan itu merupakan dasar perjanjian gencatan senjata November 2024 yang dibuat oleh pemerintah Lebanon demi mengakhiri lebih dari setahun bentrokan dan dua bulan perang terbuka antara Israel dan Hizbullah.
Perang di dua medan
Namun ketegangan tak pernah benar-benar reda. Serangan saling balas terus terjadi hingga kembali memanas pada awal Maret lalu.
"Hizbullah merasa lingkaran tekanan domestik semakin menyempit,” ujar Wood. Menurut dia, kelompok itu melihat bukan hanya Israel yang memeranginya, tetapi juga pemerintah Lebanon yang dianggap menyerang institusi militer dan sosial Hizbullah.
Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qassem bahkan memperingatkan Beirut agar tidak menutup lembaga keuangan Al-Qard Al-Hassan yang terkait dengan Hizbullah. Dia juga mengancam aksi massa untuk menjatuhkan pemerintah jika dianggap gagal menjaga kedaulatan Lebanon.
"Hezbollah kini mulai melempar gagasan menjatuhkan pemerintah melalui revolusi rakyat,” kata Sami Halabi, Direktur Kebijakan The Alternative Policy Institute di Lebanon. Meski saat ini masih terdengar seperti ancaman politik, ia mengingatkan situasi dapat berubah serius bila perlucutan senjata dilakukan dengan kekerasan.
"Perlucutan paksa hampir pasti akan memicu konflik sipil di Lebanon,” ujarnya.
Kebuntuan politik di Beirut
Secara formal, gencatan senjata yang dimediasi AS dan berlaku sejak 17 April 2026 masih bertahan, bahkan diperpanjang 45 hari pada 15 Mei lalu. Namun kesepakatan itu rapuh karena tidak ditandatangani Hizbullah, sementara serangan Israel dan Hizbullah nyaris terjadi setiap hari.
Putaran ketiga perundingan damai langsung antara Lebanon dan Israel dijadwalkan berlangsung di Washington pada 2–3 Juni mendatang. Presiden Lebanon Joseph Aoun menegaskan bahwa penarikan penuh pasukan Israel dari Lebanon selatan merupakan syarat mutlak.