Baca tanpa iklan
Beberapa media melaporkan bahwa sumber anonim dari Badan Intelijen Pertahanan AS (DIA) membocorkan informasi internal yang menyebut Pentagon telah menaikkan Israel ke kategori ancaman kontraintelijen tertinggi. Perubahan itu dilaporkan dilakukan karena Israel secara signifikan memperluas kegiatan spionase terhadap Amerika Serikat (AS). Pemerintah AS membantah laporan tersebut, sementara Israel menyebutnya "sepenuhnya tidak benar."
Laporan ini menimbulkan kehebohan di Washington, yang menganggap Israel tetap menjadi salah satu mitra terdekat AS, sekaligus menyoroti masalah yang sudah berlangsung selama beberapa dekade: saling tidak percaya soal kegiatan intelijen yang dilakukan oleh negara-negara sekutu strategis.
Ketidakpercayaan yang sudah lama ada
Di Jerman, berita ini mengingatkan pada pernyataan Kanselir Angela Merkel pada 2013, setelah terungkap bahwa Badan Keamanan Nasional AS (NSA) menyadap ponselnya. "Memata-matai teman tidak pernah bisa diterima," kata Merkel saat itu. Namun tidak lama setelah itu, terungkap pula bahwa dinas intelijen luar negeri Jerman, BND, juga memata-matai negara-negara sekutu, pemerintah, dan lembaga-lembaga internasional selama beberapa dekade.
Pakar intelijen Jerman Erich Schmidt-Eenboom mengatakan bahwa bahkan negara-negara bersahabat pun saling memata-matai secara rutin. Menurutnya, hal ini berlaku terutama bagi AS dan Israel. "Ada operasi-operasi Mossad berulang di Amerika Serikat dalam rangka memerangi terorisme internasional yang tidak dikoordinasikan dengan FBI. Sebaliknya, Israel selalu menjadi target menarik bagi pengawasan elektronik NSA, terutama selama berbagai perang," katanya.
Spionase Israel terhadap AS
Kasus spionase Israel di AS yang paling terkenal hingga saat ini adalah kasus Jonathan Pollard pada 1987. Bekerja sebagai analis intelijen Angkatan Laut AS, Pollard menyerahkan informasi kepada pihak Israel dan menerima puluhan ribu dolar AS sebagai imbalan, menurut The Times of Israel.
Setelah mengaku bersalah, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di AS. Namun para politikus terkemuka Israel berulang kali membela Pollard hingga ia dibebaskan dari penjara pada 2015 dengan sejumlah syarat. Ketika Pollard diizinkan pergi ke Israel pada 2020, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara pribadi menyambutnya di bandara. "Itu adalah penghinaan yang cukup besar bagi orang Amerika," kata Schmidt-Eenboom kepada DW.
Pada 2004, terungkap bahwa Lawrence Franklin, seorang analis kebijakan di Departemen Pertahanan AS, telah meneruskan informasi rahasia tentang kebijakan AS terhadap Iran kepada Israel melalui organisasi lobi pro-Israel berpengaruh, AIPAC. Israel dan AIPAC membantah hal ini, namun Franklin tetap dinyatakan bersalah atas tuduhan spionase.
Setelah kasus Snowden pada 2013, spionase Israel di AS tidak menjadi isu yang menonjol. Namun harian Inggris The Guardian menyebut secara sekilas bahwa menurut salah satu dokumen yang dibocorkan Edward Snowden, sebuah laporan intelijen nasional AS menempatkan Israel sebagai "dinas intelijen paling agresif ketiga terhadap AS."
Kontra-intelijen AS terhadap sekutu
Kebocoran dokumen Snowden menjadi berita besar karena mengungkap pengawasan massal NSA dan badan-badan intelijen AS lainnya terhadap jutaan orang. Dokumen itu juga mengungkap kerja sama erat antara NSA dan dinas intelijen negara-negara sahabat, sekaligus memperlihatkan bahwa AS juga memata-matai sekutunya sendiri. Mereka yang terdampak termasuk Kanselir Merkel serta Presiden Prancis Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, dan Francois Hollande.
Pada 2023, dokumen Pentagon yang bocor mengindikasikan bahwa badan intelijen AS telah memantau pembicaraan internal pemerintah Korea Selatan. Kedua pihak membantah hal ini dan bersama-sama mengumumkan bahwa dokumen tersebut sebagian besar dipalsukan, tanpa merinci pertemuan mana yang dimaksud.
Mengapa kasus ini begitu sensitif?
Kontroversi terbaru ini sebagian besar dipandang dalam konteks perang AS-Israel melawan Iran dan hubungan yang tegang antara Donald Trump dan Benjamin Netanyahu. Sementara Trump tampaknya berusaha menyelesaikan konflik secepat mungkin, Netanyahu dinilai Trump terlalu lambat dalam mengakhiri perang.
Menurut berbagai penilaian, Israel kemungkinan memang telah melewati batas dengan memantau pejabat pemerintah AS tingkat tinggi, termasuk Utusan Khusus AS Steve Witkoff dan sejumlah pejabat Departemen Pertahanan yang mengetahui seluk-beluk negosiasi AS dengan Iran.
Jika benar, perubahan klasifikasi ini bisa dilihat sebagai krisis kepercayaan antara Washington dan Israel. Namun pertanyaan yang tersisa adalah mengapa informasi ini baru sekarang menjadi konsumsi publik.
Bagi Erich Schmidt-Eenboom, benar atau tidaknya informasi itu tidak terlalu penting. Ia yakin informasi itu dirilis atas sepengetahuan pemerintah AS. Trump sedang mencari cara untuk menekan Israel secara diplomatik.
"Namun mengingat pemilu paruh waktu pada November mendatang, ia tidak bisa sampai membuat marah kelompok lobi Israel di AS, misalnya dengan memotong bantuan militer ke Israel begitu saja," katanya. Di balik kesan bahwa Israel secara besar-besaran melanggar kepentingan AS melalui kegiatan kontra-intelijen, langkah itu bisa menjadi jauh lebih mudah. "Kini presiden AS punya kesempatan untuk menekan Israel agar menghentikan pengeboman dan menarik pasukan dari Lebanon selatan," kata pakar intelijen itu kepada DW.
Artikel pertama kali terbit dalam bahasa Jerman.
Diadaptasi oleh: Alfi Milano Anadri
Editor: Rizki Nugraha