Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan bahwa Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak akan menerima Hadiah Nobel Perdamaian kecuali dia mengakhiri perang Israel di Jalur Gaza.
"Saya melihat seorang presiden Amerika yang sangat terlibat dalam masalah ini. Beliau mengulangi ucapannya pagi ini dari podium (PBB): 'Saya menginginkan perdamaian. Saya telah menyelesaikan tujuh konflik.' Beliau menginginkan Hadiah Nobel Perdamaian. Hadiah ini hanya dapat diraih dengan mengakhiri konflik (Gaza) ini," kata Macron kepada BFM TV, Selasa (23/9/2025).
Macron mengatakan hanya Trump yang bisa menekan Israel untuk menghentikan perang di Gaza, karena Amerika Serikat adalah sekutu dekat Israel.
"Hanya ada satu orang yang bisa berbuat sesuatu tentang ini, yaitu Presiden Amerika Serikat ," lanjutnya.
Menurutnya, AS memiliki kemampuan untuk melakukannya karena mereka adalah pemasok senjata dan peralatan militer untuk Israel.
"Dan alasan dia bisa berbuat lebih banyak daripada kita adalah karena kita tidak memasok senjata yang memungkinkan perang di Gaza. Kita tidak memasok peralatan yang memungkinkan perang di Gaza. Amerika Serikat yang melakukannya," katanya.
Beberapa negara, termasuk Israel, Pakistan, dan Kamboja, telah menominasikan Trump untuk Hadiah Nobel Perdamaian tahunan atas usahanya dalam menengahi perjanjian perdamaian atau gencatan senjata.
Trump sendiri mengatakan ia pantas menerima penghargaan tersebut, yang telah diterima oleh empat presiden Gedung Putih sebelumnya, termasuk mantan presiden Barack Obama pada tahun 2009.
Hadiah Nobel Perdamaian 2025 akan diumumkan pada tanggal 10 Oktober di Oslo, Norwegia.
Trump Kecam Negara yang Akui Palestina di PBB
Beberapa jam sebelumnya, Presiden AS berbicara di KTT PBB dengan menampilkan dirinya sebagai pembawa perdamaian dunia, mengklaim ia mengakhiri tujuh perang yang tak berkesudahan sejauh ini selama masa jabatannya.
Baca juga: Guterres dan Macron Kompak Dorong Solusi Dua Negara Palestina-Israel, Waktu Hampir Habis
"Banyak orang mengatakan saya seharusnya mendapatkan Hadiah Nobel Perdamaian," kata Trump di KTT PBB yang diketuai oleh Prancis dan Arab Saudi, sebagai upaya menghidupkan kembali harapan akan solusi dua negara bagi konflik Palestina-Israel.
Ia menyebut perang antara Kamboja dan Thailand, Kosovo dan Serbia, serta Israel dan Iran, di antara negara-negara lain, dan mengklaim bahwa tindakannya telah menyelamatkan jutaan nyawa.
Trump juga menuduh organisasi tersebut gagal memberikan solusi bagi konflik, merujuk pada perang yang diklaimnya telah dihentikan.
Soal perang Rusia dan Ukraina, yang ia janjikan akan diakhiri pada hari pertamanya kembali menjabat, Trump hanya menyinggungnya secara sepintas.
Sementara itu, ia mengkritik keputusan negara-negara yang mengakui Negara Palestina di PBB, yang disebutnya sebagai hadiah bagi kelompok Palestina, Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) yang berkuasa di Gaza, atas serangannya di Israel pada 7 Oktober 2023.
Negara-negara tersebut di antaranya Inggris, Kanada, Australia, Portugal, Prancis, Belgia, Andorra, Luxembourg, Malta, dan Monaco.
Trump menambahkan dengan mengatakan, "Kita harus segera menghentikan perang di Gaza. Kita harus segera bernegosiasi untuk mewujudkan perdamaian."
Setelah pertemuan di PBB pada hari Selasa, Macron dan Trump bertemu dalam konferensi pers.
Presiden Prancis menanggapi pernyataan presiden AS tersebut dengan mengatakan, "Salah total jika dikatakan (pengakuan Negara Palestina) ini adalah hadiah untuk Hamas. Ini satu-satunya cara untuk mengisolasi Hamas."
"Pemerintah Israel menetralisir semua pengambil keputusan militer dalam gerakan Islam Palestina," kata Macron, merujuk pada pembunuhan para pemimpin militer Hamas di Gaza sejak 2023 hingga 2025.
"Kami mengisolasi Hamas," lanjutnya.
Presiden menambahkan bahwa satu-satunya hal yang harus dilakukan saat ini adalah menerapkan solusi dua negara tanpa melibatkan Hamas.
"Satu-satunya cara untuk melenyapkan Hamas adalah dengan mendirikan otoritas yang sah. Inilah yang sedang kita lakukan. Tidak ada inisiatif lain yang mengisolasi Hamas selain solusi dua negara," tambahnya.
"Tidak seorang pun melupakan 7 Oktober," kata Macron kepada wartawan saat ia duduk di sebelah Trump.
"Tetapi setelah hampir dua tahun perang, apa hasilnya? Ini bukan cara yang tepat untuk melanjutkan," tambahnya.
Solusi Dua Negara untuk Israel–Palestina
Gagasan solusi dua negara bermula dari Resolusi 181 PBB tahun 1947 yang membagi wilayah Palestina menjadi negara Yahudi (55 persen) dan negara Arab (45 persen), sementara Yerusalem–Betlehem ditempatkan di bawah pengelolaan internasional.
Komunitas Yahudi menyetujui rencana ini, tetapi pihak Arab menolaknya karena pada saat itu mayoritas penduduk adalah orang Palestina Arab.
Sebelumnya, sejak tahun 1922, Inggris mendapatkan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa untuk mengelola Palestina setelah mengalahkan Kekaisaran Ottoman dalam Perang Dunia I.
Namun, sejak Deklarasi Balfour 1917, Inggris telah mendukung pembentukan “tanah air nasional Yahudi” di Palestina.
Hal ini mendorong gelombang imigrasi Zionis dan menimbulkan ketegangan dengan penduduk Arab setempat.
Ketika mandat Inggris berakhir pada 14 Mei 1948, gerakan Zionis memproklamasikan berdirinya negara Israel, yang kemudian memicu perang Arab–Israel pertama.
Israel yang didukung Amerika Serikat berhasil memperluas wilayahnya hingga menguasai 78 persen Palestina, sementara Tepi Barat jatuh ke tangan Yordania dan Jalur Gaza dikuasai Mesir, sebagaimana dilaporkan Al Jazeera.
Tragedi ini dikenal sebagai Nakba (malapetaka), di mana sekitar 750.000 warga Palestina terusir dari rumah dan tanah mereka.
Dalam perang-perang berikutnya, khususnya Perang Enam Hari 1967, Israel merebut Tepi Barat, Gaza, Yerusalem Timur, Semenanjung Sinai, dan Dataran Tinggi Golan.
Meski Sinai dikembalikan kepada Mesir pada 1982, wilayah Palestina tetap berada di bawah pendudukan Israel, dengan pembangunan permukiman Yahudi yang terus meluas.
Berbagai upaya perdamaian dilakukan, termasuk Perjanjian Oslo 1993 yang membuka jalan bagi pengakuan terhadap PLO serta kembali menghidupkan gagasan solusi dua negara.
Namun, isu-isu besar seperti status Yerusalem, hak pengungsi Palestina, kekerasan yang terus terjadi, serta ekspansi permukiman Israel membuat penyelesaiannya semakin rumit.
Saat ini, solusi dua negara masih diakui PBB dan komunitas internasional sebagai kerangka utama perdamaian.
Meski demikian, kondisi di lapangan—mulai dari blokade Gaza, pendudukan Tepi Barat, hingga konflik berkepanjangan—membuat realisasinya semakin sulit tercapai.
Update Serangan Israel di Jalur Gaza
Sejak Oktober 2023, serangan Israel di Jalur Gaza telah menewaskan lebih dari 65.382 warga Palestina dan melukai setidaknya 166.985 orang, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza pada hari Selasa.
Blokade bantuan kemanusiaan memperburuk krisis, dengan kelaparan yang sudah merenggut 440 jiwa, termasuk 147 anak-anak.
Sejak Mei 2025, serangan terhadap warga yang tengah mencari bantuan juga menewaskan 2.526 orang dan melukai lebih dari 18.511 orang, seperti diberitakan Anadolu Agency.
Serangan udara mematikan Israel telah meningkat di Kota Gaza pada hari Selasa dan pasukan darat telah maju di selatan kota, menewaskan sedikitnya 36 warga Palestina di seluruh wilayah kantong itu.
Israel menyalahkan Hamas atas kondisi ini, dengan merujuk pada Operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan ratusan warga Israel serta menyandera sekitar 250 orang.
Meski sempat dilakukan pertukaran tahanan, masih ada sekitar 50 sandera yang ditahan di Gaza. Israel kemudian menutup total akses masuk ke wilayah tersebut dan melancarkan serangan besar-besaran, menghancurkan rumah, gudang bantuan, dan memaksa pengungsian massal.
Di sisi lain, Hamas menuntut gencatan senjata permanen, penarikan pasukan Israel, pertukaran sandera dengan tahanan, distribusi bantuan tanpa hambatan, rekonstruksi, serta adanya jaminan politik.
Sementara Israel menegaskan syarat mereka adalah pembebasan seluruh sandera, pelucutan senjata, dan pembubaran Hamas.
Upaya perundingan gencatan senjata yang dimediasi Qatar dan Mesir sejauh ini masih menemui jalan buntu.
Ketegangan semakin meningkat setelah Israel melakukan serangan ke Doha pada 9 September 2025, yang memicu kemarahan Qatar serta tuntutan permintaan maaf resmi.
Di KTT PBB pada hari Selasa, Qatar kembali mengecam Israel dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani mengatakan Israel datang ke Qatar untuk negosiasi sambil merencanakan serangan terhadap negaranya.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)