Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Ukraina semakin tertekan setelah Amerika Serikat (AS) mengajukan proposal perdamaian 28 poin untuk mengakhiri perang dengan Rusia.
Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Sybiha mengakui bahwa Kyiv kini intens melakukan komunikasi dengan negara–negara Eropa guna merumuskan langkah politik selanjutnya tentang rencana damai yang dinilai kontroversial tersebut.
Dalam keterangan resmi yang dikutip dari BBC International, Sybiha mengatakan telah melakukan diskusi via telepon dengan para pejabat Eropa
Mereka di antaranya Menteri Luar Negeri dari Prancis, Inggris, Polandia, dan Finlandia, serta Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas dan perwakilan Italia serta Jerman.
“Kami membahas secara rinci unsur-unsur proposal perdamaian yang diajukan Amerika Serikat dan kerja sama kami untuk membuka jalan menuju perdamaian yang adil,” ujar Sybiha.
Diskusi ini digelar setelah proposal damai 28 poin usulan AS yang bocor disebut memasukkan poin yang sebelumnya ditolak Kyiv.
Termasuk penyerahan wilayah timur Ukraina, yakni Krimea dan Donbas sebagai wilayah sah Rusia.
Tak hanya itu, AS juga turut mendesak Volodymyr Zelensky untuk membatasi jumlah militer hingga 600.000 personel serta melarang Ukraina bergabung dengan NATO, tuntutan yang sejak awal menjadi syarat Kremlin.
Guna mempercepat perdamaian, Trump memberi Ukraina waktu untuk menjawab secara resmi proposal itu hingga 27 November mendatang.
Sekutu Ukraina Pasang Badan
Baca juga: Trump Patok Tanggal, Kamis Depan Ukraina Harus Setujui Proposal AS-Rusia
Meski rencana ini diklaim dapat mendorong tercapainya kerangka perdamaian yang dapat mengakhiri perang lebih dari dua tahun, namun proposal 28 point gagasan Trump memicu kekhawatiran bagi sejumlah pihak.
Secara umum, negara–negara Eropa tidak sepenuhnya mendukung proposal 28 poin Donald Trump, karena dianggap beresiko terlalu menguntungkan Rusia.
Meski Eropa mendukung upaya perdamaian, mereka menegaskan bahwa Ukraina lah yang berhak menentukan syarat akhir, bukan AS atau Rusia.
Sikap ini terlihat dari sejumlah pernyataan resmi pejabat tinggi Uni Eropa yang mengekspresikan kegelisahan dan kekhawatiran terhadap isi proposal yang dianggap memberi konsesi besar kepada Moskow.
Bahkan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas menyebut proposal tersebut sebagai "momen yang sangat berbahaya".
Ia menegaskan bahwa Rusia tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut konsesi dari negara yang diserbu, dan keputusan akhir tetap berada di tangan Ukraina.