Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Keributan yang dipicu China atas komentar PM Jepang Sanae Takaichi di parlemen pada 14 November 2025 dinilai bentuk kekhawatiran Beijing terhadap tanda-tanda semakin eratnya hubungan Jepang dan Taiwan.
“Oposisi kuat China terhadap tanggapan Takaichi kemungkinan karena kekhawatiran mereka bahwa Jepang meningkatkan kedekatan dengan pemerintah Taiwan saat ini,” ujar Profesor Madoka Fukuda dari Universitas Hosei melalui koran Mainichi, Jumat (21/11/2025).
Menurutnya, China kini akan mendorong Jepang membatasi pertukaran dengan Taiwan hanya pada level swasta, sesuai isi dokumen politik termasuk Pernyataan Bersama Jepang–China.
Perbedaan Sikap Jepang dan China soal Taiwan
China menuduh pernyataan PM Takaichi melanggar prinsip Satu China, yang menyatakan Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayahnya.
Namun, Jepang dan China tidak pernah sepenuhnya sepakat soal status Taiwan.
Jepang mempertahankan ambiguitas posisi tersebut dalam negosiasi diplomatik.
Baca juga: Jepang Bantah Klaim China Soal Meningkatnya Kejahatan terhadap Warga Cina
Setelah Perang Dunia II berakhir pada 1945, kekuasaan Jepang atas Taiwan berakhir.
Dalam Perjanjian Perdamaian San Francisco (1951), Jepang memang meninggalkan Taiwan, tetapi tidak disebutkan kepada negara mana wilayah itu diserahkan.
Hal ini dipicu oleh perang saudara antara Partai Komunis yang menguasai daratan China dan Kuomintang yang mundur ke Taiwan.
Normalisasi Jepang–China 1972
Isu Taiwan menjadi kunci dalam normalisasi hubungan diplomatik Jepang–China pada 1972.
PM Kakuei Tanaka dan PM Zhou Enlai kemudian menandatangani Pernyataan Bersama Jepang–Tiongkok, yang hingga kini menjadi dokumen dasar hubungan kedua negara.
Paragraf ketiga menyebutkan bahwa China menegaskan Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya.
Jepang menyatakan “memahami dan menghormati” posisi tersebut—istilah yang sengaja dipilih karena memiliki makna lebih lemah dibanding “menerima” atau “mengakui”.
Menurut Shoichi Kuriyama, pejabat Kemlu Jepang yang terlibat dalam negosiasi saat itu, Jepang menawarkan frasa “pemahaman dan rasa hormat” untuk menghindari pengakuan langsung.
Tambahan rujukan pada Deklarasi Potsdam dimasukkan agar pihak China menyetujui kompromi tersebut.