Ringkasan Berita:

• Anggaran pertahanan dinilai semakin krusial bagi Jepang di tengah perubahan lingkungan keamanan regional
• Selain kekuatan darat, domain udara, laut, antariksa, dan siber kini menjadi fokus utama.
• Aliansi Jepang–Amerika Serikat tetap dipandang sebagai pilar utama dalam strategi pertahanan Jepang

 

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Anggaran pertahanan dinilai semakin krusial bagi Jepang di tengah perubahan lingkungan keamanan regional dan tantangan demografi yang kian serius. 

Para pakar menilai bahwa tanpa penguatan anggaran dan kapabilitas, Jepang akan kesulitan menjaga efektivitas pertahanannya dalam jangka menengah hingga panjang.

Hingga sekitar 2010, Jepang dinilai belum memiliki program pengembangan kapabilitas pertahanan yang terstruktur secara khusus. 

Setelah itu Jepang mulai memperkenalkan konsep National Defense Strategy dan Dynamic Defense Capability, yang menekankan fleksibilitas, kesiapsiagaan, serta kemampuan merespons ancaman secara cepat.

Pakar keamanan dan pertahanan Jepang,  Yasuaki Chijiwa mengatakan,  dalam kerangka tersebut, kekuatan darat (ground forces) dinilai tetap penting, namun harus didukung oleh cadangan anggaran (financial backup) yang memadai.

Baca juga: Kunjungan Wisatawan Indonesia ke Jepang Tembus 558.900 Orang

"Pemerintah Jepang menetapkan rencana penguatan pertahanan dalam kerangka 43 triliun yen untuk lima tahun, sebagai bagian dari upaya modernisasi militer," ungkap  Yasuaki Chijiwa kepada Tribunnews.com di Jepang, Kamis (18/12/2025)

Menurut pria lulusan Universitas Hiroshima ini, selain kekuatan darat, domain udara, laut, antariksa, dan siber kini menjadi fokus utama.

Jepang mengadopsi pendekatan multi-domain defense, di mana operasi pertahanan tidak lagi berdiri sendiri, melainkan terintegrasi antara darat, laut, udara, ruang angkasa, dan siber.

Perubahan strategi ini juga dipengaruhi oleh penurunan populasi dan krisis kekurangan personel di Pasukan Bela Diri Jepang (Self-Defense Forces/SDF).

Kondisi ini mendorong Jepang untuk melakukan pergeseran menuju kapabilitas nirawak (unmanned capability), termasuk pengembangan pesawat tanpa awak (unmanned aircraft) dan sistem persenjataan otomatis.

Isu sumber daya manusia menjadi salah satu tantangan terbesar ke depan. Di tengah menurunnya jumlah penduduk usia produktif, Jepang dinilai perlu mengimbangi keterbatasan personel dengan penguatan teknologi, peralatan, fasilitas, industri pertahanan, serta kerja sama aliansi.

Aliansi Jepang–Amerika Serikat tetap dipandang sebagai pilar utama dalam strategi pertahanan Jepang, khususnya dalam konteks pencegahan (deterrence).

Para analis menekankan bahwa penguatan kapabilitas pertahanan tidak dimaksudkan untuk memicu perang, melainkan untuk mencegah konflik sejak awal.

Terkait ketegangan di Selat Taiwan, para pakar menilai bahwa operasi militer terhadap Taiwan tidak dapat sepenuhnya dicegah hanya dengan penolakan kapabilitas (denial capability). 

"Jika konflik terjadi, Jepang berpotensi berada dalam posisi sulit antara keterlibatan aliansi dan prinsip pertahanan diri."

Meski demikian, wacana wajib militer dinilai tidak realistis untuk Jepang saat ini. 

"Sebaliknya, peningkatan kapabilitas peralatan, pemanfaatan teknologi nirawak, serta optimalisasi peran penduduk lanjut usia dalam dukungan non-tempur dinilai lebih relevan."

Ke depan, tantangan terbesar Jepang adalah menyeimbangkan keterbatasan sumber daya manusia dengan kebutuhan pertahanan modern, sekaligus memastikan bahwa penguatan kapabilitas militer tetap berfungsi sebagai alat pencegah konflik, bukan pemicu eskalasi perang.

Pertanyaan apakah Amerika Serikat akan benar-benar membela Jepang jika diserang kembali mencuat seiring dinamika politik dan keamanan global, khususnya di bawah kemungkinan pemerintahan Donald Trump periode kedua (Trump 2.0).

"Sejumlah pernyataan kontroversial Presiden AS Donald Trump terkait aliansi Jepang-AS perlu kita soroti lebih lanjut," papar Chijiwa.

Pada 2019, Trump menyebut bahwa jika Jepang diserang, AS akan bertempur hingga Perang Dunia Ketiga, namun Jepang tidak memiliki kewajiban yang sama jika AS diserang. Pernyataan serupa kembali disampaikan Trump pada konferensi pers 6 Maret 2025, yang menilai perjanjian keamanan Jepang-AS sebagai kesepakatan yang “tidak seimbang”.

Kekhawatiran publik Jepang tercermin dalam survei opini Asahi Shimbun (Februari–April 2025), yang menunjukkan 77 persen responden tidak percaya bahwa AS akan secara serius membela Jepang jika terjadi konflik besar.

Sejarah Aliansi Jepang–AS

Chijiwa menjelaskan bahwa Perjanjian Keamanan Jepang-AS 1951 bersifat satu arah dan tidak setara. Jepang, yang dilucuti senjatanya pascaperang, mengizinkan kehadiran militer AS di wilayahnya, namun AS tidak memiliki kewajiban eksplisit untuk membela Jepang.

Ketidakseimbangan tersebut kemudian diperbaiki melalui Perjanjian Keamanan Jepang-AS 1960, yang menegaskan prinsip resiprositas dan bilateralitas. AS berkewajiban membela Jepang, sementara Jepang menyediakan pangkalan militer bagi AS. Meski demikian, Chijiwa menilai hubungan tersebut tetap asimetris, baik dari sisi kemampuan militer maupun pembagian peran.

Tantangan Keamanan di Era Trump 2.0

Dalam konteks Trump 2.0, Chijiwa menilai Washington cenderung memandang aliansi sebagai beban, dan menafsirkan asimetri sebagai hubungan yang merugikan AS. Hal ini mendorong Jepang untuk terus meninjau “neraca” kontribusi keamanannya.

Jepang, kata Chijiwa, telah melakukan berbagai upaya, antara lain pengesahan Undang-Undang Keamanan dan Perdamaian, penyusunan Tiga Dokumen Keamanan Jepang, peningkatan anggaran pertahanan, dan penegasan komitmen memperkuat kemampuan pertahanan dalam KTT Jepang-AS, 28 Oktober 2025

Ia juga menyoroti konsep “Survival-Threatening Situation”, yakni situasi ketika serangan terhadap negara sahabat Jepang dapat mengancam kelangsungan hidup Jepang dan hak dasar warganya.

Kerja Sama Regional dan Sekutu

Selain aliansi bilateral, Jepang memperkuat kerja sama dengan negara-negara sehaluan melalui kerangka QUAD, Jepang-AS-Korea Selatan, Jepang-AS-Filipina, hingga GCAP, guna melengkapi aliansi Jepang-AS dalam sistem hub and spokes.

Perhatian terhadap Taiwan juga meningkat, seiring perubahan lingkungan keamanan kawasan Indo-Pasifik. Jepang dan AS kini memperbaiki struktur komando bersama melalui pembentukan Joint Operations Command, guna meningkatkan efektivitas koordinasi militer.

Kebangkitan Berkat  Perjanjian San Francisco

Chijiwa menyimpulkan bahwa meskipun Konferensi Yalta merupakan kesepakatan terburuk bagi Jepang dalam sejarah modern, Jepang mampu bangkit dengan menandatangani Perjanjian San Francisco enam tahun kemudian, yang jauh lebih menguntungkan.

Ke depan, Jepang dinilai perlu memperkuat otonomi dan kemandirian pertahanan, sambil tetap menjaga kelangsungan aliansi Jepang-AS.

“Pertahanan diri yang otonom bagi Jepang sangatlah penting dalam masa depan,” tekan Chijiwa lebih lanjut.

Dr. Yasuaki Chijiwa lulusan universitas Hiroshima, kini berusia 50 tahunan, dikenal sebagai pakar keamanan dan pertahanan Jepang, dengan fokus utama pada sejarah, struktur, dan masa depan aliansi Jepang–Amerika Serikat, termasuk dinamika keamanan di kawasan Indo-Pasifik.　Penasehat senior Kementerian Pertahanan Jepang.
  
Diskusi  pertahanan di Jepang dilakukan Pencinta Jepang gratis bergabung. Kirimkan nama alamat dan nomor whatsapp ke email: tkyjepang@gmail.com