TRIBUNNEWS.COM - Wilayah Arktik mencatat tahun terpanas sejak 1900 seiring berlanjutnya krisis iklim global.

Laporan Tahunan Kondisi Arktik yang diterbitkan National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), pada Selas, menemukan suhu udara permukaan dari Oktober 2024 hingga September 2025 sebagai yang tertinggi dalam catatan modern.

NOAA sendiri adalah badan ilmiah pemerintah Amerika Serikat yang bertugas memahami, memprediksi, dan melindungi lautan, atmosfer, serta wilayah pesisir;

Laporan menyebutkan dalam 10 tahun terakhir juga tercatat sebagai dekade terpanas di wilayah tersebut, dikutip BBC dan Al Jazeera, Kamis (18/12/2025).

Para ilmuwan menyoroti bahwa Arktik memanas empat kali lebih cepat dibanding rata-rata global.

Kenaikan suhu ini menyebabkan hilangnya es laut dan lapisan salju secara signifikan, mengubah “lemari es dunia” yang berperan penting dalam mengatur iklim global.

Pada Maret 2025, es laut musim dingin mencapai titik terendah dalam 47 tahun pemantauan satelit, sementara luas tutupan salju pada Juni hanya setengah dari enam dekade lalu.

Perubahan ini juga berdampak pada ekosistem Arktik.

Spesies boreal bergerak ke utara, sementara lapisan es abadi yang mencair memobilisasi besi dan logam lain, fenomena yang disebut NOAA sebagai “sungai berkarat”.

Curah hujan di wilayah ini juga mencapai rekor tertinggi, bahkan di musim dingin, memengaruhi pertumbuhan tahunan es laut serta kehidupan manusia dan satwa.

Hilangnya es laut meningkatkan penyerapan panas, sedangkan gletser Greenland kehilangan 129 miliar ton es pada 2025, yang mendorong kenaikan permukaan laut global.

Meski begitu, beberapa negara Arktik, termasuk AS, Rusia, dan Norwegia, berencana memperluas operasi pertambangan dan pengeboran minyak seiring mencairnya es.

Baca juga: KTT G20 Johannesburg, Menko Airlangga Klaim Afrika Benua Masa Depan

Hal ini bertentangan dengan survei global UNDP dan Oxford 2024, yang menunjukkan 80 persen responden mendesak aksi lebih tegas untuk mengatasi perubahan iklim.

Para ahli hukum internasional dan Mahkamah Internasional (ICJ) menegaskan bahwa negara dan perusahaan pencemar memiliki tanggung jawab memperbaiki dampak lingkungan yang ditimbulkan.