Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan rencana perdamaian terbaru yang menawarkan kemungkinan pembentukan zona demiliterisasi di wilayah timur Ukraina.
Termasuk opsi penarikan pasukan secara terbatas sejauh 5, 10, atau 40 km di 25 persen wilayah Donetsk, salah satu wilayah administratif utama di kawasan Donbas, Ukraina.
Rencana tersebut tertuang dalam dokumen 20 poin yang disepakati oleh utusan Amerika Serikat dan Ukraina dalam pertemuan di Florida pada akhir pekan lalu.
Dalam keterangan resmi yang dikutip BBC International, Zelensky menyebut opsi penarikan pasukan secara terbatas dari wilayah Donetsk sebagai bagian dari upaya mengakhiri perang dengan Rusia yang telah berlangsung hampir empat tahun.
Meski begitu, Zelensky menegaskan bahwa opsi penarikan tersebut bukan bentuk penyerahan wilayah, melainkan bagian dari skema pembentukan zona demiliterisasi atau zona ekonomi bebas yang diawasi secara ketat.
Ukraina nantinya akan menuntut agar wilayah yang ditinggalkan pasukan berat berada di bawah administrasi dan kepolisian Ukraina.
Tak sampai di situ, wilayah yang ditinggalkan rencananya bakal dijaga dengan kehadiran pasukan internasional seperti AS, NATO, dan negara-negara Eropa.
Selain itu, Ukraina turut menuntut penarikan pasukan Rusia dari wilayah lain, seperti Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumy, dan Kharkiv, serta pembentukan zona ekonomi di sekitar PLTN Zaporizhzhia yang kini diduduki Rusia.
Langkah ini juga dimaksudkan untuk menguji keseriusan Rusia dalam menghentikan perang.
Dengan menawarkan penarikan terbatas yang bersifat timbal balik, Ukraina ingin melihat apakah Moskow bersedia mengambil langkah serupa atau justru memanfaatkan situasi untuk memperluas agresi militernya.
Baca juga: Kaleidoskop 2025, Cerita-Peristiwa Besar Rusia: Operasi Jaring Laba-laba Hingga Perdamaian Sisyphus
Isi Rencana 20 Poin Rusia–Ukraina
Lebih lanjut, selain mengungkap usulan pembentukan zona demiliterisasi, rencana 20 poin mengusulkan jaminan keamanan internasional dari Amerika Serikat, NATO, dan negara-negara Eropa.
Jaminan ini mencakup respons militer terkoordinasi jika Rusia kembali menyerang Ukraina, dengan mekanisme yang disebut mencerminkan semangat Pasal Lima NATO.
Ukraina juga akan diizinkan mempertahankan kekuatan militer hingga 800.000 personel pada masa damai, menandai penolakan terhadap tuntutan pembatasan militer yang sebelumnya diajukan Rusia.
Tidak terdapat klausul yang melarang Ukraina untuk bergabung dengan NATO, berbeda dengan rancangan awal yang lebih condong pada tuntutan Moskow.
Langkah tersebut dimaksudkan untuk mencegah konflik serupa di masa depan dan memastikan kepatuhan terhadap kesepakatan.