Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ketegangan di perbatasan Thailand–Kamboja kembali mencuat hanya dua hari setelah kedua negara menyepakati gencatan senjata.
Militer Thailand pada Senin (29/12/2025), menuduh Kamboja melanggar perjanjian gencatan senjata dengan menerbangkan lebih dari 250 drone ke wilayah kedaulatan Thailand.
Sebuah tindakan yang dinilai sebagai provokasi serius dan mengancam keberlanjutan perdamaian.
Dalam pernyataan resminya, Angkatan Bersenjata Thailand menyebut ratusan pesawat tanpa awak (UAV) terdeteksi terbang dari sisi Kamboja, memasuki wilayah kedaulatan Thailand pada Minggu (28/12/2025).
Bangkok mengeklaim penerbangan drone dalam jumlah besar berpotensi mengancam keselamatan personel militer dan warga sipil di kawasan perbatasan.
Aktivitas tersebut dinilai bertentangan dengan komitmen kedua negara untuk menurunkan eskalasi konflik, sebagaimana tertuang dalam kesepakatan gencatan senjata yang dicapai pada Sabtu lalu melalui pertemuan Komite Perbatasan Bilateral.
“Tindakan ini merupakan provokasi dan pelanggaran terhadap langkah-langkah pengurangan ketegangan yang telah disepakati bersama,” tegas militer Thailand, sebagaimana dikutip dari CNA, Selasa (30/12/2025).
Pasca ratusan drone Kamboja melintas di perbatasan langit Thailand, juru bicara militer Winthai Suvaree menyatakan bahwa pihaknya dapat mempertimbangkan pembatalan rencana pembebasan 18 tentara Kamboja, tergantung pada situasi keamanan dan sikap yang ditunjukkan Phnom Penh ke depan.
“Thailand akan berkewajiban untuk bertindak sesuai jika pelanggaran perjanjian dan kedaulatan nasional terus berlanjut", tambah pernyataan militer Thailand.
Sementara itu, pemerintah Kamboja merespons lebih lunak. Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhonn, menyebut insiden drone tersebut sebagai “masalah kecil” yang telah dibahas oleh kedua pihak.
Baca juga: 5 Poin Kesepakatan Damai Thailand-Kamboja yang Ditengahi China, Pernyataan Provokatif Paling Disorot
Ia mengatakan Thailand dan Kamboja sepakat untuk menyelidiki kejadian tersebut dan menyelesaikannya secepat mungkin agar tidak mengganggu proses perdamaian yang sedang dibangun.
Pendekatan ini menunjukkan strategi diplomasi pragmatis, dimana Kamboja ingin menghindari eskalasi militer yang bisa merusak kepercayaan yang baru dibangun, serta menegaskan komitmen terhadap proses perdamaian yang difasilitasi pihak ketiga, dalam hal ini China.
Dengan mengklasifikasikan insiden tersebut sebagai masalah yang bisa diselesaikan, Kamboja berupaya meredam ketegangan, menjaga citra internasional, dan menunjukkan kesediaan untuk berkoordinasi, tanpa menimbulkan konfrontasi langsung dengan Thailand.
China Peringatkan Kedua Negara
Mengantisipasi rapuhnya upaya gencatan senjata yang baru ditandatangani antara Thailand dan Kamboja, China, sebagai fasilitator pertemuan trilateral kedua negara menegaskan pentingnya menjaga kesepakatan yang “diperoleh dengan susah payah” agar pertempuran tidak kembali berkobar.