Baca tanpa iklan
Ringkasan Berita:
- UEA resmi menarik seluruh pasukannya dari Yaman dan mengakhiri operasi yang diklaim sebagai misi kontraterorisme, setelah dituding mendukung kelompok separatis STC.
- Penarikan ini memperuncing krisis Koalisi Arab, memicu ketegangan serius antara Riyadh dan Abu Dhabi, serta menimbulkan risiko konflik horizontal baru di Yaman selatan antara STC dan pasukan pemerintah.
- Pemerintah Yaman menetapkan status darurat nasional, menutup jalur udara, laut, dan darat sementara guna mengamankan wilayah.
TRIBUNNEWS.COM - Uni Emirat Arab (UEA) menarik semua pasukannya dari Yaman, menandai berakhirnya operasi militer yang mereka sebut sebagai misi “kontraterorisme”.
Adapun operasi kontraterorisme UEA adalah misi militer yang diklaim untuk menumpas teroris dan menjaga keamanan wilayah selatan Yaman.
Namun dalam praktiknya UEA memberikan dukungan politik, logistik, dan militer terhadap kelompok separatis, termasuk STC kelompok separatis penguasa wilayah selatan Yaman.
Buntut dukungan ini pemerintah Yaman yang diakui secara internasional menuntut penarikan pasukan UEA dalam waktu 24 jam.
Desakan serupa juga dilontarkan oleh Riyadh. Bukan tanpa alasan pasalnya sehari sebelumnya, pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi menyerang pelabuhan Mukalla di Yaman selatan.
Riyadh menilai serangan tersebut menarget pengiriman yang terkait dengan UEA dan ditujukan untuk Dewan Transisi Selatan (STC), kelompok separatis yang kini menguasai sebagian besar wilayah selatan, termasuk provinsi Hadramout dan Mahara.
STC awalnya mendukung pemerintah Yaman dalam perlawanan terhadap pemberontak Houthi, namun belakangan mereka melancarkan serangan terhadap pasukan pemerintah yang didukung Arab Saudi, dengan tujuan mendirikan negara merdeka di selatan.
Arab Saudi menuduh UEA mendukung STC, meskipun Abu Dhabi membantah tuduhan tersebut.
Menanggapi situasi yang cepat berkembang, Kementerian Pertahanan UEA memutuskan untuk mengakhiri misi militer tersebut.
Keputusan ini diambil setelah Kementerian Pertahanan UEA melakukan penilaian komprehensif terhadap peran militer mereka di wilayah selatan negara itu.
Langkah tersebut dipandang sebagai upaya Abu Dhabi untuk meredakan ketegangan dengan Arab Saudi, meskipun hubungan kedua sekutu tersebut masih berada dalam fase sensitif.
Baca juga: UEA Umumkan Angkat Kaki dari Yaman Seusai Arab Saudi Serang 2 Kapal Bawa Ranpur Buat STC
Dengan menarik pasukan, UEA berupaya menurunkan potensi gesekan langsung di lapangan yang dapat memperburuk retaknya koalisi Arab yang selama ini bersatu melawan pemberontak Houthi.
Selain itu, keputusan tersebut dimaksudkan untuk mencegah eskalasi konflik horizontal di Yaman selatan, khususnya antara Dewan Transisi Selatan (STC) dan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional.
Di sisi lain, penarikan pasukan juga menjadi bagian dari upaya UEA menjaga citra internasionalnya.
Abu Dhabi ingin menegaskan posisinya sebagai negara yang mendukung stabilitas dan keamanan kawasan, bukan sebagai aktor yang memperdalam konflik atau memicu perpecahan di antara sekutu regional.
Dengan mengakhiri keterlibatan militernya, UEA berupaya mengirimkan pesan diplomatik bahwa kepentingan stabilitas jangka panjang lebih diutamakan dibandingkan keterlibatan militer yang berisiko memperluas krisis.
Dampak Mundurnya Pasukan UEA
Kendati demikian, meski UEA menyatakan mengakhiri operasi militernya, dinamika konflik di Yaman justru memasuki fase baru yang ditandai oleh meningkatnya ketidakpastian politik dan keamanan di wilayah selatan.
Eskalasi tetap mungkin terjadi seiring berlanjutnya bentrokan antara Dewan Transisi Selatan dan pasukan pemerintah Yaman yang didukung Arab Saudi.
Mundurnya pasukan UEA dikhawatirkan menciptakan kekosongan kekuasaan di sejumlah wilayah strategis, yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok bersenjata lokal untuk memperluas pengaruh.
Kondisi ini berisiko memicu konflik horizontal yang lebih luas, terpisah dari perang utama melawan pemberontak Houthi di utara Yaman.
Di tingkat regional, situasi ini menempatkan Koalisi Arab di ambang krisis. Hubungan antara Arab Saudi dan UEA, yang selama ini menjadi tulang punggung koalisi, mengalami tekanan serius akibat perbedaan kepentingan dan tudingan saling mendukung pihak yang berseberangan di Yaman.
Ketegangan tersebut memunculkan pertanyaan tentang soliditas koalisi dan kemampuan Riyadh mempertahankan kepemimpinan militernya tanpa dukungan penuh Abu Dhabi.
Tanpa keselarasan politik dan militer di antara negara-negara anggota, upaya menstabilkan Yaman diperkirakan akan semakin sulit, sementara risiko eskalasi konflik tetap membayangi kawasan tersebut.
Yaman Tetapkan Status Darurat
Lebih lanjut di tengah konflik yang memanas, Pemerintah Yaman secara resmi mendeklarasikan keadaan darurat nasional.
Langkah drastis ini diumumkan langsung oleh Ketua Dewan Kepemimpinan Kepresidenan Yaman, Rashad al-Alimi, pada Selasa (30/12/2025)
Dalam pengumumannya, Alimi menetapkan keadaan darurat selama 90 hari. Di dekrit yang sama, pemerintah Yaman juga memberlakukan penutupan sementara jalur udara, laut, dan darat selama 72 jam.
Pemerintah Yaman berharap, penetapan status darurat dapat memperketat pengawasan keamanan serta mencegah masuknya dukungan logistik dan persenjataan ke wilayah yang dikuasai kelompok separatis yang dinilai mengancam stabilitas negara dan keutuhan pemerintahan.
Sehingga upaya ini dapat mengembalikan kendali negara atas wilayah-wilayah yang rawan konflik dan menegaskan otoritas pemerintahan yang sah.
Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan menjadi sinyal politik kepada aktor domestik maupun regional bahwa pemerintah Yaman berkomitmen menjaga stabilitas nasional dan tidak mentoleransi upaya pemaksaan kekuasaan melalui kekuatan bersenjata.
(Tribunnews.com / Namira)