Ringkasan Berita:

• Presiden Venezuela Nicolás Maduro ditangkap pasukan AS di Caracas dan disidangkan di pengadilan federal New York atas tuduhan narco-terorisme. 
• Langkah ini memicu respons keras dari China dan Rusia yang menilai tindakan Washington melanggar hukum internasional dan kedaulatan Venezuela. 
• Beijing mendesak pembebasan Maduro, sementara Moskow menegaskan solidaritas penuh terhadap Caracas dan menyebut aksi AS sebagai agresi neo-kolonial.

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah China dan Rusia melontarkan respons keras atas langkah Amerika Serikat yang menyidangkan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan Cillia Flores, istrinya, sekaligus menekan Caracas.

Nicolás Maduro, Presiden Venezuela, saat ini sedang disidangkan di pengadilan federal Amerika Serikat di New York atas tuduhan narco-terorisme dan konspirasi perdagangan kokain. Ia ditangkap oleh pasukan AS di Caracas pada awal Januari 2026 dan dibawa ke Manhattan untuk menjalani proses hukum

Upaya penangkapan dan proses sidang terhadap Maduro menimbulkan respons keras dari sejumlah negara termasuk China dan Rusia.

Baca juga: Suasana di Caracas Ibu Kota Venezuela Setelah Presiden Maduro Ditangkap AS, Toko-toko Tutup

China Mengecam Aksi AS terhadap Venezuela 

Pemerintah China mengaku terkejut dan mengutuk keras serangan militer Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores.

Beijing menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan kedaulatan negara.

“China sangat terkejut dan mengutuk keras tindakan Amerika Serikat yang secara terang-terangan menggunakan kekuatan militer terhadap negara berdaulat dan bahkan menangkap presiden negara tersebut,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China dalam pernyataan resmi yang dikutip dari laman Kemenlu China.

Menurut China, tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum internasional, tetapi juga mengancam stabilitas kawasan Amerika Latin dan Karibia.

“Tindakan semacam ini secara serius melanggar hukum internasional, melanggar kedaulatan Venezuela, serta mengancam perdamaian dan keamanan regional,” tegas pernyataan itu.

China dengan tegas menentang langkah pemerintahan Trump dan mendesak Washington untuk mematuhi hukum internasional serta prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Kami mendesak Amerika Serikat menghentikan pelanggaran terhadap kedaulatan dan keamanan negara lain,” lanjut pernyataan tersebut.

Pemerintah China juga menyatakan proses peradilan terhadap Maduro dan Cilia Flores di New York tidak sah.

Juru Bicara Kemenlu China, Mao Ning, menegaskan bahwa AS telah mengabaikan status Maduro sebagai kepala negara.

“Amerika Serikat secara terang-terangan menuntut dan mengadili kepala negara berdaulat di pengadilan domestik. Hal ini secara serius melanggar kedaulatan nasional Venezuela dan mendestabilisasi hubungan internasional,” ujar Mao Ning dalam konferensi pers di Beijing, Selasa (6/1).

Maduro dan Flores menghadiri sidang perdana di pengadilan federal New York pada Senin (5/1). Keduanya didakwa terlibat kejahatan narkoba dan terorisme—tuduhan yang digunakan pemerintahan Trump untuk membenarkan penangkapan mereka.

Dalam persidangan, Maduro menyatakan tidak bersalah atas seluruh dakwaan dan menegaskan dirinya tetap merupakan presiden sah Venezuela.

“Tidak ada negara yang boleh menempatkan hukum domestiknya di atas hukum internasional. China menyerukan AS untuk segera membebaskan Presiden Maduro dan istrinya serta menjamin keselamatan mereka,” tambah Mao Ning.

Baca juga: Nicolas Maduro Sudah Prediksi Serangan Amerika dalam Wawancara 2019: AS Bersedia Perang demi Minyak

Rusia Nyatakan Solidaritas ke Venezuela

Pemerintah Rusia menegaskan solidaritas penuh terhadap Venezuela usai serangan militer Amerika Serikat (AS) yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores.

Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Rusia, Moskow menyebut tindakan Washington sebagai ancaman neo-kolonial dan agresi bersenjata eksternal.

“Rusia berdiri bersama Venezuela menghadapi ancaman neo-kolonial dan agresi bersenjata eksternal,” demikian pernyataan yang dirilis pada Selasa (6/1/2026).

 Rusia menilai langkah Caracas menunjuk Delcy Rodriguez sebagai presiden interim sebagai upaya menjaga persatuan dan mencegah krisis konstitusional.

Rodriguez, yang sebelumnya menjabat wakil presiden sejak 2018, dilantik oleh Mahkamah Agung Venezuela pada Senin (5/1/2026).

Dalam pidatonya, ia menegaskan Venezuela tidak akan kembali menjadi koloni kekuatan asing, namun tetap membuka peluang kerja sama dengan AS jika hubungan berlangsung secara seimbang dan saling menghormati.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump mengancam Rodriguez akan menghadapi “harga lebih besar” dibanding Maduro jika tidak mengikuti kehendak Washington.

Ancaman tersebut memicu kecaman keras dari Rusia. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menyebut tindakan AS sebagai “bandit internasional” yang bertujuan menguasai sumber daya alam Venezuela.

Moskow sebelumnya juga menyerukan pembebasan segera Maduro dari tahanan AS. China dan sejumlah negara BRICS serta Global South turut mengecam serangan militer AS yang dianggap melanggar hukum internasional dan kedaulatan Venezuela.

Untuk diketahui, Maduro dan Cillia Flores, istrinya, ditangkap dalam operasi militer AS di Caracas pada Sabtu (3/1/2026). Keduanya kemudian dibawa ke New York dan menjalani sidang perdana di pengadilan federal atas tuduhan konspirasi perdagangan narkoba. Dalam persidangan, keduanya menyatakan tidak bersalah.