Baca tanpa iklan
Kremlin telah berulang kali mengkritik tanggapan Israel terhadap serangan 7 Oktober 2023 dan menyerukan pengekangan diri.
“Jalur Gaza sedang mengalami bencana kemanusiaan dalam arti kata yang sebenarnya,” kata Putin seperti dikutip oleh kantor berita RIA Novosti, dalam pertemuan dengan pemimpin Palestina Mahmud Abbas pada Mei 2025 lalu.
“Rusia, sebagai sahabat rakyat Palestina, berupaya memberikan bantuan secara teratur,” tambah Putin.
Dewan Perdamaian Gaza
Presiden AS Donald Trump secara resmi menguraikan arsitektur "Dewan Perdamaian", yang diharapkan dapat "memenuhi" rencana 20 poin Trump untuk Gaza.
Diplomat Bulgaria Nickolay Mladenov, yang telah ditunjuk sebagai "Perwakilan Tinggi untuk Dewan Perdamaian", akan mengawasi transisi dari pemerintahan Hamas ke pemerintahan teknokrat Palestina yang dipimpin oleh Ali Shaath, mantan wakil menteri Otoritas Palestina (PA).
Menurut pihak berwenang di Ankara, Kairo, dan Amman, Trump telah mengundang para pemimpin Mesir, Turki, dan Yordania untuk bergabung dengan "Dewan Perdamaian"-nya guna mengawasi transisi pasca-perang di Gaza.
Trump juga mengundang sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Argentina Javier Milei dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney, untuk menjadi bagian dari Dewan Perdamaian.
Mladenov, yang memperjuangkan Kesepakatan Abraham sebagai utusan PBB untuk Timur Tengah pada tahun 2015-2020, akan bertindak sebagai "penghubung di lapangan" antara Dewan Perdamaian dan NCAG.
Baca juga: Tugas dan Wewenang Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump, Klaim Ubah Arah Masa Depan Palestina
Dikutip dari Al Jazeera, Gedung Putih menunjuk dua “penasihat strategis” dengan rekam jejak kontroversial ke Dewan Perdamaian Gaza, yakni:
1. Aryeh Lightstone
Tokoh kunci dalam Kesepakatan Abraham dan organisasi bantuan kontroversial "Yayasan Kemanusiaan Gaza" (GHF), yang menghadapi tuduhan serius terkait salah urus bantuan dan kegagalan koordinasi yang menyebabkan pembunuhan ratusan warga Palestina yang mencari makanan.
2. Josh Gruenbaum
Terkait dengan rencana sebelumnya untuk mengubah Gaza menjadi "Riviera Timur Tengah," yang memprioritaskan potensi real estat daripada hak-hak pengungsi.
Iyad al-Qarra, seorang analis politik yang berbasis di Gaza, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa struktur yang timpang ini mencerminkan "pengambilalihan korporasi" atas perjuangan Palestina.
“Trump memperlakukan Gaza bukan sebagai Tanah Air, melainkan sebagai perusahaan bangkrut yang membutuhkan dewan direksi baru,” kata al-Qarra.
“Dia telah menyerahkan pengambilan keputusan strategis kepada investor dan politisi asing, mengubah kedaulatan menjadi usaha komersial," tambahnya.
(Tribunnews.com/Nuryanti)
Berita lain terkait Konflik Palestina Vs Israel