TRIBUNNEWS.COM – “Dewan Perdamaian” diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump untuk mengawasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza.

Pada hari Jumat (16/1/2026), surat undangan dikirimkan kepada sejumlah negara untuk bergabung dengan badan yang baru dibentuk itu, termasuk sekutu Amerika Serikat seperti Kanada, Prancis, Inggris, dan Arab Saudi.

Namun Rusia dan Belarus, yang jelas bukan sekutu AS, juga tercantum dalam daftar undangan.

Menurut NY Post, penelaahan terhadap piagam badan tersebut, yang diterima pemerintah negara undangan bersamaan dengan surat undangan, menunjukkan bahwa Trump berharap Dewan Perdamaian dapat terlibat dalam berbagai konflik global, bukan hanya yang terjadi di Jalur Gaza.

Sejumlah kritikus menilai, pemerintahan Trump tampaknya sedang membentuk dewan ini sebagai saingan potensial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Trump sendiri telah lama menuduh PBB memiliki bias liberal dan boros anggaran.

Sebagai ketua Dewan Perdamaian, Trump akan memiliki pengaruh yang sangat besar.

Negara-negara diminta membayar lebih dari 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan tetap.

Namun, sejauh ini belum jelas seberapa besar kendali yang akan dimiliki Trump atas penggunaan dana tersebut.

Berikut fakta-fakta tentang “Dewan Perdamaian” Gaza.

1. Misi dan Tujuannya

Pada awalnya, dewan ini tampak sebagai bagian dari visi Trump untuk Gaza pascaperang.

Rencana tersebut, menyebut dewan sebagai “badan transisi internasional baru” yang akan membantu mengawasi pembangunan kembali wilayah Palestina itu.

Anggota dewan terdiri dari para pemimpin dunia, dan Trump menduduki kursi ketua.

Baca juga: Kremlin: Putin Diundang Trump Gabung Dewan Perdamaian Gaza

Dewan Keamanan PBB kemudian secara resmi mendukung pembentukan dewan ini melalui resolusi yang dirancang oleh Amerika Serikat pada November lalu, sehingga memberikan legitimasi internasional.

Resolusi tersebut, memberi mandat kepada dewan untuk bekerja sama dengan berbagai pemerintah dalam merekrut pasukan penjaga perdamaian internasional untuk Gaza.