Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Jepang kerap menjadi contoh negara dengan kualitas sumber daya manusia yang kuat. Bukan hanya unggul dalam teknologi, tetapi juga dalam karakter, etos kerja, dan kedisiplinan.

Hal itu disampaikan Menteri HAM Natalius Pigai saat bertemu pelajar dan masyarakat Indonesia di KBRI Tokyo, Minggu (25/1/2026). Menurutnya, kemajuan Jepang dibangun dari kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap hidup yang tertanam sejak dini.

“Di Jepang, nilai benar dan salah diajarkan sejak kecil. Disiplin, rasa hormat, dan tanggung jawab tumbuh dari keluarga. Orang tua menjadi ‘malaikat pertama’ dalam membentuk karakter anak,” ujar Pigai.

Ia menilai kemajuan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga mentalitas warganya. Budaya menghargai waktu, etos kerja tinggi, serta sikap saling menghormati menjadi fondasi utama masyarakat Jepang.

Baca juga: WNI Terpilih Jadi Relawan Revitalisasi Kota Waki Jepang, Angeline Siap Promosikan Daya Tarik Lokal

Pengalaman belajar dan hidup di luar negeri, termasuk di institusi ternama seperti University of Tokyo, menunjukkan pentingnya penguasaan bahasa, adaptasi budaya, dan sikap terbuka dalam menghadapi dunia global.

“Di dunia ini tidak ada yangkejam. Kalau lapar, katakan lapar. Akan selalu ada yang membantu,” ujarnya.

Tantangan Indonesia: Mental dan Ketimpangan Akses

Pigai menilai Indonesia sebenarnya telah bergerak maju di sektor pendidikan, namun masih menghadapi persoalan mendasar, yakni ketimpangan kualitas SDM dan mentalitas.

“Masalah utama kita bukan semata kurang sumber daya, tapi kesiapan mental dan keterampilan menghadapi persaingan global,” katanya.

Masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang layak.

Karena itu, transfer pengetahuan dari luar negeri menjadi penting, dengan bertumpu pada tiga pilar utama: knowledge, skill, dan attitude.

Perlindungan WNI dan Buruh Migran

Isu lain yang menjadi sorotan adalah perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya buruh migran dan kelompok tanpa kewarganegaraan.

Kasus anak-anak Indonesia di wilayah seperti Tawau dan Kinabalu yang tidak memiliki status hukum dinilai sebagai persoalan serius.

Tanpa identitas, mereka kehilangan akses pendidikan dan layanan dasar.

Solusi yang didorong antara lain: Sekolah dan layanan kesehatan darurat, pemberian identitas hukum, penguatan peran KBRI dan Kemlu
Perlindungan buruh migran melalui kerja sama antarnegara.