Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Isu perbatasan Indonesia dan Malaysia kembali menjadi perbincangan panas di Negeri Jiran pada pekan ini.
Hal ini terjadi lantaran beredarnya kabar bahwa Malaysia memberikan lahan seluas 5.207 hektare di perbatasan Sabah-Kalimantan kepada Indonesia.
Isu ini pertama kali dimunculkan oleh tokoh oposisi Pemerintah Malaysia, Datuk Seri Hamzah Zainudin, pada Kamis (29/1/2026).
Dalam pernyataannya, tokoh dari koalisi Perikatan Nasional tersebut mengeklaim bahwa Malaysia telah menyerahkan lahan ribuan hektare sebagai kompensasi bagi tiga desa di wilayah Nunukan.
Zainudin juga mendesak pemerintah Malaysia memberikan penjelasan secara mendetail terkait hal tersebut di Parlemen.
Tak tinggal diam, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim pun memberikan tanggapan keras atas isu penyerahan lahan tersebut.
Dikutip dari Bernama, Anwar menegaskan bahwa klaim tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar dan sengaja digulirkan untuk mengadudomba masyarakat Malaysia dengan Indonesia.
Berbicara kepada media setelah menunaikan salat Jumat di Masjid Ar-Rahimah, Taman Greenwood, Gombak, pada Jumat (30/1/2026), Anwar menegaskan bahwa klaim tersebut adalah bentuk penyalahgunaan kebebasan berbicara.
"Inilah masalah oposisi, mereka menggunakan kebebasan berbicara untuk meracau dan berbohong." buka Anwar.
Anwar juga menuding pernyataan dari kelompok oposisi tersebut telah mencemarkan agama Islam dengan tindakan menyebarkan fitnah tak berdasar.
"Bahkan mereka menggunakan nama Islam untuk menipu serta menyebarkan fakta yang salah," tegas Anwar.
Ia menambahkan bahwa jika oposisi ingin bertanya atau meminta penjelasan, pemerintah tentu akan menjawab.
Baca juga: 3 Desa di Nunukan Bergeser ke Malaysia Bikin Warga Perbatasan Resah, Ini Kata Pemerintah Indonesia
Namun, dalam kasus ini, oposisi dianggap langsung menjatuhkan vonis tak berdasar dan terus-menerus menyebarkan informasi palsu.
Pada kesempatan tersebut, Anwar Ibrahim juga ditanyai sejumlah wartawan terkait desakan agar isu lahan tersebut dibahas di Parlemen.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Anwar menegaskan bahwa pemerintah Malaysia tidak perlu memberikan penjelasan lebih lanjut karena tuduhan tersebut bersifat palsu dan berniat jahat.