Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO – Pemerintah Indonesia akan merevisi penyebutan periode pemerintahan militer Jepang pada masa Perang Dunia II dalam buku sejarah nasional. 

Dalam edisi terbaru yang segera dipublikasikan, periode 1942–1945 yang sebelumnya disebut sebagai “pendudukan” akan diubah menjadi “penjajahan”, istilah yang dinilai memiliki makna lebih tegas dan negatif.

Perubahan ini diungkap oleh tim ahli yang memimpin revisi buku sejarah. 

Salah satu ketua tim, Singgih Tri Sulistiyono, profesor dari Diponegoro University, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil karena pemerintahan Jepang kala itu menunjukkan ciri-ciri kolonialisme, seperti pencabutan kedaulatan, eksploitasi ekonomi, serta pemaksaan tenaga kerja terhadap penduduk lokal.

Menurut Singgih, dalam bahasa Indonesia istilah “pendudukan” tidak selalu bermakna sepenuhnya negatif dan bahkan dapat memiliki nuansa netral atau positif. 

Sebaliknya, istilah “penjajahan” secara tegas menggambarkan pengalaman penderitaan, kekerasan, dan penindasan yang dialami masyarakat. 

Baca juga: Isu Orang Asing Menguat dalam Perebutan Kursi DPR Jepang

Olehkarena itu, penyebutan “penjajahan” dinilai lebih akurat dalam merepresentasikan pengalaman sejarah rakyat Indonesia.

Dalam buku sejarah yang digunakan saat ini, masa kolonial Belanda disebut sebagai penjajahan, sementara periode Jepang disebut sebagai pendudukan. 

Narasi tersebut juga mencantumkan sejumlah dampak yang dianggap berkontribusi secara tidak langsung pada perjuangan kemerdekaan, seperti pelibatan pemuda Indonesia dalam organisasi militer Jepang dan pengenalan nilai-nilai tertentu yang kemudian dimanfaatkan dalam perang kemerdekaan.

Namun, Singgih menegaskan bahwa meskipun penguasa berganti dari Barat ke Asia, pengalaman rakyat pada dasarnya tetap sama yaitu  penaklukan, pemaksaan, dan kekerasan. 

Dengan perubahan istilah ini, sejarah Indonesia diharapkan dapat dibaca kembali dari sudut pandang pihak yang tertindas, bukan dari perspektif penguasa.

Kebijakan tersebut juga dinilai sejalan dengan pandangan Presiden Prabowo Subianto, yang selama ini kerap menekankan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari kekuatan asing, melainkan hasil dari pengalaman panjang ketidakadilan dan perjuangan rakyat.

Pemerintah Indonesia saat ini melibatkan lebih dari 120 pakar dalam proyek revisi buku sejarah nasional. Publikasi awalnya ditargetkan bertepatan dengan peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, namun mengalami keterlambatan. 

Pemerintah menargetkan hasil revisi tersebut dapat diumumkan dalam waktu dekat bulan ini.

Diskusi  sejarah di Jepang dilakukan Pencinta Jepang gratis bergabung. Kirimkan nama alamat dan nomor whatsapp ke email: tkyjepang@gmail.com