Baca tanpa iklan
Ringkasan Berita:
- Jeffrey Epstein disebut dalam dokumen Departemen Kehakiman AS berupaya memanfaatkan kekacauan Libya pasca-Gaddafi untuk mengakses aset negara yang dibekukan senilai 80 miliar dolar AS.
- Epstein diklaim menggandeng mantan pejabat MI6 Inggris dan Mossad Israel untuk membantu pelacakan dan pemulihan aset Libya yang tersebar di negara Barat.
- Sejak dibekukan lewat Resolusi DK PBB 1973 (2011), mayoritas dana Libya belum kembali akibat konflik berkepanjangan, sengketa hukum, dan ketidakpastian politik.
TRIBUNNEWS.COM – Meski telah meninggal dunia pada tahun 2019 silam, belakangan Jeffrey Epstein kembali mengguncang dunia setelah skandal besar yang menyeret namanya bocor ke publik.
Berdasarkan dokumen terbaru yang dirilis Kementerian Kehakiman AS, Epstein berupaya secara diam-diam memulihkan aset Libya yang dibekukan senilai sekitar 80 miliar dolar AS, dengan melibatkan jaringan mantan pejabat intelijen Inggris dan Israel.
Salah satu dokumen kunci adalah email tertanggal Juli 2011 yang dikirim oleh seorang rekan Epstein.
Email ini menguraikan rencana Epstein yang akan memanfaatkan kekacauan politik dan ekonomi di Libya setelah tumbangnya rezim Muammar Gaddafi untuk mengidentifikasi dan mengakses dana negara Libya yang dibekukan di negara-negara Barat.
Dalam surat elektronik tersebut, Epstein disebut secara terbuka membahas peluang hukum dan finansial untuk memulihkan aset Libya yang dibekukan, termasuk 32,4 miliar dolar AS yang tersimpan di Amerika Serikat.
Aset-aset tersebut digambarkan sebagai “barang curian dan disalahgunakan”, dengan klaim bahwa nilai riilnya berpotensi mencapai tiga hingga empat kali lipat dari angka resmi yang dibekukan.
Email itu juga menunjukkan bagaimana Epstein melihat situasi Libya sebagai momentum strategis.
Ketidakstabilan politik dinilai membuka celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk menelusuri, mengklaim, dan mengelola kembali aset-aset tersebut melalui jalur internasional.
Elite Inggris-Israel Terlibat
Dalam menjalankan misi, Epstein tak sendiri. Mengutip laporan Euronews, miliarder kondang AS ini mengajak mantan pejabat badan intelijen Inggris (MI6) dan Israel (Mossad) untuk mengakses aset Libya yang dibekukan.
Para pejabat tersebut disebut telah menyatakan kesediaan membantu dalam proses identifikasi dan pemulihan dana negara Libya yang tersimpan di berbagai negara Barat.
Mereka digambarkan sebagai figur berpengalaman dengan jaringan luas di bidang keuangan internasional, hukum lintas negara, serta pelacakan aset tersembunyi.
Baca juga: Skandal Dokumen Epstein: Mengapa Jutaan File Rahasia Elite Dunia Baru Dibongkar Sekarang?
Epstein diyakini melibatkan mereka karena kompleksitas dana Libya yang dibekukan.
Aset-aset tersebut berada di bawah rezim sanksi internasional, tersebar di sejumlah negara Barat, dan dilindungi oleh struktur hukum berlapis.
Keahlian mantan aparat intelijen dalam membaca celah hukum dan memetakan kepemilikan aset dianggap krusial untuk menavigasi hambatan tersebut.
Meski demikian, dokumen Kementerian Kehakiman AS tidak menyebutkan identitas individu yang terlibat dan tidak menunjukkan bahwa para mantan pejabat tersebut bertindak atas mandat resmi pemerintah Inggris atau Israel.
Keterlibatan mereka, sebagaimana tertuang dalam dokumen, masih bersifat klaim dan belum dikonfirmasi melalui proses hukum atau pernyataan resmi.
Dari sinilah rencana yang sebelumnya tertutup rapat mulai terkuak, memicu sorotan global dan menambah daftar panjang kontroversi yang melibatkan tokoh keuangan tersebut.
Hingga kini belum ada indikasi apakah rencana Epstein telah dijalankan atau hanya berhenti pada tahap diskusi awal.
Namun pengungkapan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keterlibatan tokoh internasional dan dampak terhadap upaya pemulihan aset Libya pascakonflik.
Nasib Dana Libya Masih Tertahan di Negara Barat
Setelah skandal ini terungkap, aset negara Libya yang dibekukan sejak 2011 masih belum sepenuhnya dikembalikan.
Dana tersebut dibekukan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973 yang disahkan pada Maret 2011 sebagai bagian dari sanksi internasional terhadap rezim Muammar Gaddafi di tengah gelombang pemberontakan yang menggulingkannya.
Resolusi tersebut memerintahkan negara-negara anggota PBB untuk membekukan aset Libya yang berada di luar negeri guna mencegah penyalahgunaan dana negara selama konflik.
Nilai aset yang dibekukan diperkirakan mencapai sekitar 80 miliar dolar AS, tersebar di berbagai negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa.
Pemerintah Persatuan Nasional (Government of National Unity/GNU) yang berbasis di Tripoli, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Abdelhamid Dbeibeh, telah melakukan berbagai upaya untuk mencairkan dana ini.
Termasuk membentuk komite hukum khusus pada tahun lalu guna menindaklanjuti pengembalian aset tersebut.
Komite ini bertugas berkoordinasi dengan negara-negara pemegang dana serta menempuh jalur hukum internasional.
Namun, upaya tersebut menghadapi berbagai hambatan. Konflik politik dan keamanan yang berlarut-larut di Libya menjadi salah satu faktor utama yang menghambat implementasi resolusi PBB.
Perpecahan kekuasaan, lemahnya institusi negara, serta belum stabilnya pemerintahan nasional membuat banyak negara Barat menunda pengembalian dana dengan alasan ketidakpastian hukum dan risiko penyalahgunaan.
Selain itu, beberapa negara dan perusahaan asing mengajukan klaim hukum terhadap dana Libya, dengan dalih kompensasi atas investasi yang terganggu akibat perang dan instabilitas berkepanjangan.
Gugatan-gugatan ini semakin memperumit proses pemulihan aset, karena dana yang dibekukan menjadi objek sengketa di pengadilan internasional.
Kondisi ini menyebabkan sebagian besar dana Libya masih tertahan hingga sekarang, meskipun negara tersebut sangat membutuhkan sumber pembiayaan untuk rekonstruksi pascakonflik.
(Tribunnews.com / Namira)