Media Israel: Netanyahu Cemas Atas Meningkatnya Kekuatan Militer Mesir

TRIBUNNEWS.COM - Media berbahasa Ibrani mengungkap pernyataan "mengkhawatirkan" yang dibuat oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam pertemuan tertutup Komite Luar Negeri dan Pertahanan di Knesset.

Laporan itu mengutip ucapan Netanyahu yang secara eksplisit memperingatkan terhadap laju persenjataan yang dimiliki tentara Mesir.

Baca juga: Ribuan Warga Mesir Geruduk Perbatasan Rafah, Kutuk Pencaplokan Israel: Gaza Adalah Garis Merah

Dia mengingatkan kalau peningkatan kekuatan militer di negara tetangga selatan Israel itu membutuhkan pengawasan yang ketat dan terus-menerus.

Menurut apa yang dipublikasikan di media berbahasa Ibrani, Netanyahu mengatakan kepada anggota komite bahwa mereka tidak boleh puas dengan hubungan perdamaian yang ada, dengan mengatakan:

"Kita harus memastikan bahwa peningkatan kekuatan militer Mesir ini tidak mencapai tingkat yang berlebihan yang dapat berubah menjadi ancaman di masa depan."

Laporan-laporan media Israel menunjukkan kalau kekhawatiran ini bertepatan dengan pertumbuhan luar biasa kemampuan angkatan laut dan udara Mesir.

Peningkatan kekuatan militer Mesir ini mendorong lembaga keamanan Israel mengevaluasi kembali "perdamaian dingin" atau (cold peace) antara kedua belah pihak.

Analisis di media berbahasa Ibrani menyimpulkan kalau kata-kata Netanyahu mencerminkan fase baru kekhawatiran Israek.

"Tel Aviv memandang curiga setiap peningkatan kekuatan militer negara mana pun di kawasan itu, bahkan negara-negara yang memiliki perjanjian damai dengannya," tulis ulasan khbrn, dikutip Jumat (6/2/2026).

Api Dalam Sekam Mesir-Israel

Hubungan Mesir dan Israel dibentuk oleh sejarah konflik terbuka yang panjang sebelum akhirnya bertransformasi menjadi relasi damai yang dingin (cold peace).

Sejak berdirinya Israel pada 1948, Mesir menjadi salah satu aktor utama negara Arab yang terlibat langsung dalam perang melawan Israel, termasuk Perang Arab–Israel 1948, Krisis Suez 1956, Perang Enam Hari 1967, dan Perang Yom Kippur 1973.

Puncak konfrontasi terjadi pada 1967 ketika Israel merebut Semenanjung Sinai dari Mesir, sebuah kekalahan strategis yang sangat memengaruhi kebijakan luar negeri Kairo selama bertahun-tahun.

Perubahan besar terjadi setelah Perang Yom Kippur 1973.

Meski tidak sepenuhnya menang, Mesir di bawah Presiden Anwar Sadat berhasil memulihkan posisi tawarnya dan membuka jalan diplomasi dengan Israel.

Proses ini berujung pada Perjanjian Camp David 1978 dan penandatanganan Perjanjian Damai Mesir–Israel pada 1979, menjadikan Mesir negara Arab pertama yang secara resmi mengakui Israel.

Sebagai imbalannya, Israel mengembalikan Semenanjung Sinai kepada Mesir.

Namun, perdamaian ini bersifat strategis, bukan rekonsiliatif: hubungan diplomatik berjalan, tetapi sentimen publik Mesir terhadap Israel tetap sangat negatif.

Dalam konteks Gaza, peran Mesir sangat krusial karena berbatasan langsung dengan wilayah tersebut melalui perlintasan Rafah, satu-satunya jalur keluar-masuk Gaza yang tidak dikendalikan langsung oleh Israel.

Sejak Hamas mengambil alih Gaza pada 2007, Mesir—yang juga memandang Hamas sebagai bagian dari jaringan Ikhwanul Muslimin—menerapkan kontrol ketat di Rafah, sejalan dengan kepentingan keamanan domestiknya. Mesir secara de facto ikut dalam rezim pembatasan Gaza, meski secara resmi menolak disebut terlibat dalam “blokade”.

Di sisi lain, Mesir juga berperan sebagai mediator utama antara Israel dan Hamas. Hampir semua gencatan senjata besar pascakonflik Gaza—termasuk setelah eskalasi 2008–2009, 2012, 2014, dan konflik-konflik berikutnya—difasilitasi oleh intelijen Mesir.

Posisi ini mencerminkan keseimbangan kebijakan Kairo: menjaga komitmen perdamaian dan kerja sama keamanan dengan Israel, sekaligus mempertahankan legitimasi regional sebagai pendukung isu Palestina.

Dengan demikian, hubungan Mesir–Israel terkait Gaza bersifat paradoksal.

Di satu sisi, Mesir bekerja sama dengan Israel dalam isu keamanan perbatasan dan stabilitas regional; di sisi lain, Mesir menempatkan diri sebagai penyangga politik dan kemanusiaan bagi Gaza.

Relasi Mesir-Israel ini bukan hubungan aliansi, melainkan kemitraan pragmatis yang dibentuk oleh kepentingan keamanan, tekanan geopolitik.

Api dalam sekam itu sewaktu-waktu bisa kembali membesar, terutama konflik historis keduanya yang belum sepenuhnya sembuh.

(oln/khbrn/*)