Menariknya, keraguan juga muncul dari internal partai berkuasa. Mantan Menlu Jepang Takeshi Iwaya   menyatakan bendera memang harus dihormati, tetapi ia mempertanyakan urgensi membuat pasal pidana baru karena kasus bendera Jepang dibakar/dirobek disebut tidak lazim terjadi. Ia juga meminta pembahasan dilakukan secara hati-hati.

Lindungi martabat negara, atau batasi ruang protes?

Pendukung kebijakan menilai aturan ini untuk menjaga saling menghormati antarnegara dan memperbaiki “ketimpangan” karena bendera asing dilindungi pidana, sementara bendera Jepang tidak.

Namun pihak yang menolak khawatir aturan ini bisa berubah menjadi alat menjerat ekspresi, terlebih bila definisi “menghina” dan “perusakan” ditafsirkan luas.

Dengan target legislasi yang sudah masuk agenda koalisi, pembahasan  Kejahatan merusak lambang negara Jepang   diprediksi akan menjadi salah satu isu paling panas di Diet tahun ini—mengadu dua nilai yang sama-sama sensitif yaitu  penghormatan simbol negara versus kebebasan berekspresi.

Diskusi  beasiswa  di Jepang dilakukan Pencinta Jepang gratis bergabung. Kirimkan nama alamat dan nomor whatsapp ke email: tkyjepang@gmail.com