Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Vatikan secara tegas menolak ajakan untuk berpartisipasi dalam inisiatif yang disebut sebagai "Board of Peace" atau "Dewan Perdamaian" yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Hal tersebut disampaikan oleh Kardinal Pietro Parolin, pejabat diplomatik tertinggi Vatikan, pada Selasa waktu setempat (17/2/2026).
"Takhta Suci tidak akan berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian karena sifat khususnya, yang jelas tidak sama dengan negara-negara lain," ungkap Parolin.
Ia menambahkan bahwa upaya untuk menangani situasi krisis seharusnya dikelola oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bukan oleh lembaga baru bentukan Trump.
"Satu kekhawatiran, adalah bahwa di tingkat internasional, seharusnya PBB-lah yang paling utama dalam mengelola situasi krisis ini. Ini adalah salah satu poin yang terus kami tekankan." pungkas Parolin.
Pernyataan ini sekaligus menindaklanjuti kabar Paus Leo XIV yang diundang untuk bergabung dalam dewan tersebut pada Januari lalu.
Sebagai pemimpin dari 1,4 miliar umat Katolik di dunia, Paus sangat jarang bergabung dalam dewan internasional.
Vatikan memiliki layanan diplomatik yang luas dan berstatus sebagai pengamat permanen di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Rencana Dewan Perdamaian
Di bawah rencana Trump terkait Gaza yang menghasilkan gencatan senjata rapuh pada Oktober, dewan tersebut dimaksudkan untuk mengawasi pemerintahan sementara di Gaza.
Trump kemudian menyatakan bahwa dewan yang diketuainya tersebut akan diperluas cakupannya untuk menangani konflik global.
Dewan Perdamaian sendiri dijadwalkan mengadakan pertemuan pertamanya di Washington pada Kamis ini (19/2/2026) guna membahas rekonstruksi Gaza.
Baca juga: Trump Sebut Dewan Perdamaian Janjikan Rp84 T untuk Bangun Gaza: Kehormatan bagi Saya Menjadi Ketua
Sebelumnya, Italia dan Uni Eropa telah menyatakan bahwa perwakilan mereka berencana hadir hanya sebagai pengamat karena mereka belum resmi bergabung dalam dewan tersebut.
Dikutip dari Reuters, Banyak pakar hak asasi manusia berpendapat bahwa keterlibatan Trump dalam memimpin sebuah dewan untuk mengawasi urusan wilayah asing menyerupai struktur kolonial.