Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai Pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan kembali keterlibatan Indonesia dalam Dewan Perdamaian buatan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, atau Board Of Peace (BoP).
Terlebih setelah kini pecahnya konflik antara Iran vs Amerika Serikat dan Israel, pada 28 Februari 2026.
Mahfud MD menegaskan, sejak awal Kemerdekaan Indonesia, sikap politik luar negeri kita adalah politik bebas aktif.
Selain itu Bung Karno juga sejak awal mendukung untuk kemerdekaan Palestina.
Untuk itu Mahfud MD menilai Indonesia harus kembali ke sikap politik bebas aktifnya seperti sedia kala.
"Pertama iya sejak awal kemerdekaan itu kalau sikap (politik luar negeri) Indonesia tuh kan sudah bebas aktif ya. Artinya bebas, tidak terikat pada satu kekuatan manapun, tetapi aktif untuk membangun perdamaian dunia. Kan itu sejak awal."
"Lalu sikap terhadap Palestina Indonesia juga sejak awal Dasasila Bandung juga kan salah satunya, jelas-jelas Bung Karno itu mendukung Palestina. Karena apa? Kemerdekaan Indonesia itu ya di awal-awalnya kan didukung oleh Mesir, Liga Arab, Palestina dan sebagainya."
"Ketika negara-negara lain belum banyak atau bahkan belum ada ketika itu yang mau mengakui kemerdekaan Indonesia ketika itu. Oleh sebab itu menurut saya memang Indonesia harus kembali ke bebas aktif itu tadi," kata Mahfud dalam Podcast 'Terus Terang' di kanal YouTube Mahfud MD Official, Selasa (3/3/2026).
Mahfud menyebut, banyak yang merasa keterlibatan Indonesia di BoP harus dipertimbangkan lagi, karena dinilai lebih banyak mudaratnya.
Mantan Ketua MK itu menyadari, Presiden Prabowo sebagai pimpinan tertinggi di RI memang memiliki wewenang untuk membuat keputusan tentang hubungan internasional.
Namun Mahfud menilai Indonesia harus bisa kembali rasional, dan kembali pada dasar-dasar perjuangan untuk mendukung kebebasan semua bangsa.
Baca juga: PKS Soroti Kredibilitas BoP di Tengah Konflik Bersenjata Timur Tengah
"Menurut saya memang perlu dipertimbangkan kelanjutan keterlibatan Indonesia di dalam BoP, Dewan Perdamaian tadi, Board of Peace itu iya. Menurut saya perlu dipertimbangkan, karena banyak orang melihat itu lebih banyak mudaratnya.
"Kita tahu Presiden eh Presiden Prabowo itu eh punya hak dan kewenangan-kewenangan tertentu, untuk membuat keputusan tentang hubungan-hubungan internasional karena dia kepala negara di sini."
"Tetapi juga saya kira secara rasional harus kembali ke dasar-dasar perjuangan kita untuk mendukung kebebasan semua bangsa, hak semua bangsa."