TRIBUNNEWS.COM, AS -  Klaim Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memenangkan perang melawan Iran tampaknya hanya isapan jempol belaka.

Dua minggu berlalu sejak AS bersama Israel menyerang Iran, ternyata Iran tak kunjung menyerah.

Bahkan Selat Hormuz kini tetap dalam kendali Iran, kapal-kapal tanker AS dan sekutunya belum berani lewat.

Selat Hormuz yang sangat penting, lalu lintas  20 persen minyak dan gas alam cair dunia mengalir, sebagian besar masih tertutup sehingga menaikkan harga energi dan kekhawatiran akan inflasi.

Presiden Trump telah  meminta negara-negara lain terutama para sekutunya membantu mengakhiri kebuntuan di Selat Hormuz dengan dukungan militer.

Namun apa daya satu persatu menolak usul Trump.

Para sekutu menolak Trump

Menurut Reuters sejumlah sekutu  AS, termasuk Jerman, Spanyol, dan Italia, mengatakan bahwa mereka tidak memiliki rencana segera untuk mengirim kapal perang ke Selat Hormuz untuk membantu AS.

Juru Bicara Kanselir Jerman, Stefan Kornelius, dalam konferensi pers di Berlin, Senin (16/3/2026) secara tegas menyatakan bahwa konflik yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran bukan bagian dari misi aliansi pertahanan NATO sehingga Jerman tidak akan mengirim dukungan militer ke kawasan tersebut.

“Perang ini tidak ada hubungannya dengan NATO. Ini bukan perang NATO. NATO adalah aliansi pertahanan yang bertugas melindungi wilayah anggotanya,” ujar Kornelius.

Kornelius menyinggung bahwa Amerika Serikat dan Israel juga tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan sekutu Eropa sebelum melancarkan operasi militer terhadap Iran.

Australia, Jepang,  juga sama-sama mengatakan bahwa mereka tidak berencana untuk mengerahkan angkatan laut mereka ke Selat Hormuz.

Negara itu secara eksplisit menyatakan tidak ada rencana untuk mengerahkan kapal angkatan laut untuk misi pengawalan di Timur Tengah.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, seorang pendukung setia Trump, menyebutkan kendala konstitusional sebagai alasannya.

Sementara pemerintah Australia menegaskan bahwa mereka tidak akan mengirim kapal meskipun mendapat tekanan.

"Kami belum membuat keputusan apa pun tentang pengiriman kapal pengawal. Kami terus meneliti apa yang dapat dilakukan Jepang secara mandiri dan apa yang dapat dilakukan dalam kerangka hukum," kata Takaichi kepada Parlemen.