TRIBUNNEWS.COM - Menanggapi krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mulai melanda, Anutin Charnvirakul selaku Perdana Menteri Thailand, menginstruksikan pembentukan Pusat Komando dan Pemantauan Krisis (PKPK) Timur Tengah.

Adapun pusat komando yang difokuskan untuk memantau masalah krisis energi di Negeri Gajah Putih tersebut akan berdiri di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri Thailand.

Dikutip dari Thairath, Langkah strategis yang diumukan pada Jumat ini (27/3/2026) ini diambil untuk mengintegrasikan seluruh instansi di bawah kementerian pemerintahan Thailand dalam menghadapi berbagai dampak dari Krisis BBM.

Pusat komando ini juga dibentuk guna memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar penanganan dampak konflik berjalan selaras.

Hal ini dijelaskan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Thailand, Arsit Sampantharat.

Arsit mengungkapkan bahwa PM Anutin telah menginstuksikan pembentukan PKPK melalui penandatanganan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 736/2569 tertanggal 25 Maret 2026.

"Kementerian Dalam Negeri memiliki misi penting dalam meringankan penderitaan, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga ketertiban masyarakat di seluruh wilayah negara." ujar Arsit.

Pusat komando ini menurut Arsit dibentuk agar penanganan masalah dan mitigasi dampak dari situasi pertempuran di Timur Tengah dapat berjalan secara efektif, satu komando, dan responsif terhadap situasi yang berkembang.

"Oleh karena itu, diperlukan unit kerja tingkat kementerian untuk mengintegrasikan operasional instansi pemerintah di bawah naungan, serta mengoordinasikan pelaksanaan antara pusat dan provinsi agar searah," pungkasnya dalam konferensi pers hari ini, 

Baca juga: Dulu Dirudal Iran, Kini Kapal Thailand Dapat Izin Lewat Selat Hormuz

Adapun pembentukan PKPK di bawah Kementerian Dalam Negeri Thailand memiliki enam tugas pokok sebagai berikut:

1. Memantau, menganalisis, dan mengevaluasi situasi serta dampak yang terjadi.

2. Mengintegrasikan kinerja unit kerja di bawah Kementerian Dalam Negeri dan instansi terkait.

3. Menetapkan pedoman, langkah-langkah, dan rencana bantuan bagi masyarakat.

4. Memberikan instruksi dan mengoordinasikan operasional di tingkat provinsi, distrik, hingga organisasi pemerintah daerah.