Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Rencana ambisius rekonstruksi Gaza yang digagas Presiden Donald Trump kini menghadapi hambatan serius.
Minimnya realisasi pendanaan membuat program rekonstruksi berjalan jauh lebih lambat dari yang direncanakan.
Menurut sejumlah sumber yang dikutip dari Reuters, sekitar sepuluh hari sebelum eskalasi konflik besar antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, Trump menggelar konferensi internasional di Washington.
Dalam forum tersebut, sejumlah negara Teluk Arab dan 28 negara anggota Board of Peace atau Badan Perdamaian Gaza menjanjikan bantuan sekitar 17 miliar dolar AS untuk mendukung pemerintahan baru dan rekonstruksi.
Rencana tersebut mencakup pembangunan kembali wilayah pesisir Gaza secara besar-besaran, dengan syarat utama pelucutan senjata kelompok Hamas serta penarikan pasukan Israel dari wilayah tersebut.
Selain itu, dana juga dirancang untuk mendukung operasional Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), sebuah badan teknokrat Palestina yang didukung AS dan diproyeksikan mengambil alih pemerintahan dari Hamas.
Namun sejumlah sumber menyebutkan dana yang dijanjikan untuk membangun kembali wilayah Gaza belum terealisasi secara maksimal, sehingga menghambat jalannya program yang telah dirancang.
Fakta di Lapangan: Dana Tak Kunjung Cair
Dari total komitmen sekitar 17 miliar dolar AS, realisasi pendanaan yang diterima Dewan Perdamaian disebut masih jauh dibawah target.
Mengutip dari Reuters, sejauh ini hanya tiga negara yang telah memberikan kontribusi, yakni Uni Emirat Arab, Maroko, dan Amerika Serikat sendiri.
Total dana yang telah diterima bahkan disebut masih di bawah 1 miliar dolar AS. Situasi ini diperburuk oleh konflik regional yang melibatkan Iran, yang disebut telah memengaruhi stabilitas pendanaan dan prioritas negara-negara donor.
Selain kendala dana, faktor keamanan juga menjadi penghambat utama. Meski sempat terjadi gencatan senjata, situasi di Gaza masih belum stabil.
Baca juga: Serangan Drone Israel di Gaza Tewaskan Koresponden Al Jazeera Mubasher
Israel dilaporkan masih mempertahankan kehadiran militernya di sebagian wilayah, sementara ketegangan dengan Hamas belum sepenuhnya mereda.
Kondisi tersebut membuat operasional Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), yang diproyeksikan mengambil alih pemerintahan dari Hamas, tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Bahkan, perwakilan dewan perdamaian dikabarkan telah menyampaikan kepada kelompok Palestina, saat ini tidak ada dana yang tersedia untuk mendukung transisi pemerintahan di Gaza.
NCAG sendiri dipimpin oleh Ali Shaath, mantan pejabat Otoritas Palestina, yang direncanakan mengambil alih fungsi administratif dan keamanan di wilayah tersebut.